Timika, fajarpapua.com – Pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua didorong tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Papua, Djimmy Yomaiwi Douw, ST., MM mengatakan, keberadaan dapur SPPG harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi, terutama melalui keterlibatan petani, peternak, pedagang dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan.
Hal tersebut disampaikan Djimmy saat menghadiri kegiatan launching seremonial SPPG di Kabupaten Mimika. Ia menjelaskan, pelaksanaan program pemenuhan gizi di sejumlah sekolah mulai menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi peserta didik.
Menurutnya, tingkat partisipasi di sejumlah sekolah mengalami peningkatan secara bertahap, mulai dari sekitar 20 persen, kemudian 60 persen, 90 persen hingga mencapai 99 persen. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan semakin optimal.
Djimmy juga menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi para pemasok bahan pangan sehingga manfaat ekonomi dari operasional dapur SPPG tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Ia mengungkapkan, satu dapur SPPG rata-rata dapat melibatkan sekitar 15 pemasok bahan pangan. Karena itu, seluruh pemasok harus mendapatkan kesempatan secara proporsional dan tidak boleh terjadi dominasi oleh satu pihak.
“Kalau ada satu dapur yang didominasi oleh satu supplier, nanti laporkan kepada kami. Semua harus mendapatkan kesempatan,” tegasnya.
Djimmy mengatakan pengadaan bahan pangan juga harus mengutamakan potensi masyarakat setempat. Apabila kebutuhan dapur tersedia di lingkungan sekitar, maka pemasok lokal harus menjadi prioritas, termasuk masyarakat yang berada dalam radius sekitar 1 hingga 2 kilometer dari lokasi dapur.
“Program ini memang harus berfokus pada daerah. Kalau bahan pangan tersedia di sekitar sini, kita utamakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurut Djimmy, besarnya kebutuhan bahan pangan setiap hari menjadikan dapur SPPG sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya kebutuhan telur yang dalam satu dapur dapat mencapai sekitar 100 rak per hari, tergantung jumlah penerima manfaat dan menu yang disiapkan.
Kebutuhan tersebut dinilai membuka peluang bagi petani sayur, peternak ayam, pedagang serta pelaku usaha lokal untuk terlibat langsung dalam rantai pasok program pemenuhan gizi.
“Kalau kita mengambil bahan dari masyarakat di sekitar sini, artinya orang-orang tua bisa membawa sayur, lauk dan bahan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Dengan begitu, rantai ekonomi masyarakat juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia berharap pengelola dapur, pemasok dan seluruh pihak terkait dapat membangun kerja sama yang baik sehingga program SPPG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan gizi, tetapi juga menciptakan peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar dapur.
Djimmy menegaskan, KPPG Papua akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan, kesempatan pemasok lebih merata dan manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dengan demikian, SPPG diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelayanan pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya masyarakat setempat.
