Lewati ke konten utama

Gery Okoare Polisikan Oknum yang Diduga Catut Nama LEMASKO, Pendulang Diminta Bayar Hingga Rp7 Juta

Redaksi Fajar PapuaPenulis
20.37 WIT3 menit baca0 dibaca
Gery Okoare didampingi Jhon Mamiri saat berada di SPKT Polres Mimika usai melaporkan dugaan pencatutan nama LEMASKO dan dirinya, di Jalan Cenderawasih, Rabu (18/11).
Gery Okoare didampingi Jhon Mamiri saat berada di SPKT Polres Mimika usai melaporkan dugaan pencatutan nama LEMASKO dan dirinya, di Jalan Cenderawasih, Rabu (18/11).Foto / Mimika
Bagikan berita ini
Aa

Timika, fajarpapua.com – Dugaan penyalahgunaan nama lembaga adat untuk menerbitkan surat rekomendasi pendulangan emas ilegal di Kabupaten Mimika berujung pidana.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare yang akrab disapa Gery, melaporkan seorang oknum yang diduga mencatut namanya dan identitas lembaga ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (18/11).

Laporan tersebut dibuat setelah Gery mengetahui adanya surat rekomendasi yang beredar dengan mengatasnamakan Ketua LEMASKO tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya.

Gregorius mengungkapkan, oknum tersebut diduga menggunakan nama Tinakon, yang kini telah berganti menjadi Yuamako, sebagai dasar penerbitan rekomendasi bagi masyarakat yang ingin melakukan pendulangan emas tradisional di sejumlah titik kawasan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), khususnya area Tanggul Barat.

Persoalan ini semakin serius karena surat yang beredar turut mencantumkan identitas Ketua LEMASKO, lengkap dengan nomor surat, stempel dan tanda tangan yang diduga dipalsukan.

Tidak hanya mencatut nama lembaga, penerbitan rekomendasi tersebut juga diduga menjadi sarana mencari keuntungan pribadi. Setiap pendulang disebut diminta membayar uang antara Rp3 juta hingga Rp7 juta untuk mendapatkan satu surat rekomendasi.

"Saya tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk kegiatan pendulangan, apalagi dengan nomor surat seperti yang beredar. Nama dan jabatan saya digunakan tanpa izin. Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum dan sore ini sudah kami laporkan ke Polres Mimika agar ditangani Satreskrim," ungkap Gregorius.

Ia menyayangkan tindakan tersebut karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap LEMASKO. Selama ini, lembaga adat tersebut aktif menyampaikan sosialisasi agar masyarakat pendatang tidak melakukan aktivitas pendulangan di kawasan konservasi milik PTFI maupun lahan perkebunan masyarakat Kamoro.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri, mengingatkan masyarakat pendulang agar memahami batas wilayah yang diperbolehkan untuk aktivitas pendulangan tradisional.

Menurut Jhon, PTFI telah memberlakukan larangan aktivitas pendulangan di kawasan mulai dari Tanggul Timur hingga Tanggul Barat. Sejumlah titik yang masuk wilayah terlarang tersebut antara lain Pandan 5, A0, A1, A2, A3 hingga Sok 19.

Ia meminta masyarakat pendulang dari berbagai daerah tidak mengabaikan ketentuan tersebut. Sebab, aktivitas di kawasan terlarang berpotensi menimbulkan persoalan dengan masyarakat pemilik lahan.

Jhon menjelaskan, LEMASKO memahami sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari kegiatan mendulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, persoalan dapat muncul apabila aktivitas tersebut memasuki wilayah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat Kamoro sebagai lahan perkebunan.

"Kami tidak melarang saudara-saudara Nusantara mencari nafkah. Kami memahami bahwa ini menyangkut kebutuhan hidup. Tetapi, kami tegaskan, mulai dari Mile 21 ke arah Puriri dan kawasan penghijauan serta masyarakat berkebun, aktivitas pendulangan tidak diperbolehkan. Kalau suatu saat terjadi gesekan dengan masyarakat pemilik kebun, siapa yang akan bertanggung jawab," ujarnya.

Jhon juga menjelaskan pembagian wilayah pendulangan yang selama ini dikenal masyarakat. Menurutnya, kawasan Mile 21 ke arah atas merupakan lokasi yang sejak awal diperuntukkan bagi aktivitas pendulangan tradisional.

Sebaliknya, wilayah Mile 21 ke bawah hingga kawasan Pantai Pasir Hitam tidak diperbolehkan untuk kegiatan tersebut. Selain berkaitan dengan lahan perkebunan masyarakat, kawasan itu juga memiliki fungsi konservasi dan menjadi bagian dari program penghijauan perusahaan.

Ia menyebut kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan yang turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Penghijauan kembali diperlukan untuk mencegah meluasnya material pasir tailing hingga ke wilayah laut.

"Perusahaan sedang melakukan penghijauan ulang di kawasan itu. Jangan sampai area yang sudah dipulihkan kembali dirusak oleh aktivitas pendulangan. Ada fungsi lingkungan yang harus dijaga, termasuk untuk menghambat penyebaran pasir agar tidak meluas ke laut," jelasnya.

LEMASKO berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap surat rekomendasi yang mengatasnamakan lembaga adat tanpa kejelasan dan legalitas.

Laporan yang telah disampaikan ke Polres Mimika diharapkan dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pencatutan nama lembaga dan pungutan tersebut, sekaligus mencegah persoalan serupa terulang. (ron)