Jayapura, fajarpapua.com – Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap penanganan dua perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi perhatian serius.
Salah satunya menyangkut dugaan eksploitasi terhadap 29 Warga Negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini (PNG), sementara perkara lainnya berkaitan dengan dugaan perdagangan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.
Dalam kasus dugaan TPPO di Papua Nugini, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua mencatat perkara tersebut dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/Polda Papua tertanggal 29 Oktober 2026.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki, mengatakan terdapat enam warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Dari enam orang itu, empat orang telah diamankan oleh Kepolisian Papua Nugini, sedangkan dua lainnya masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Sebanyak 29 WNI yang telah tiba di Jayapura sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua. Sementara itu, masih terdapat 10 WNI yang berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini, yang penanganannya terus dikoordinasikan dengan pihak terkait,” kata Wahyu, Sabtu (21/11).
Dua Bayi Kembar Diduga Jadi Korban Perdagangan Anak
Selain dugaan eksploitasi terhadap WNI di Papua Nugini, Polda Papua juga menangani laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perdagangan anak yang melibatkan dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi. Saat ini, kepolisian masih mendalami keterangan pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Wahyu menegaskan, dugaan perdagangan anak tersebut menjadi perhatian serius kepolisian karena korbannya merupakan bayi yang membutuhkan perlindungan khusus.
“Setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan perdagangan orang, terlebih yang melibatkan anak-anak, akan kami tangani secara serius dan profesional. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Polda Papua Perketat Pencegahan TPPO
Wahyu menjelaskan, Ditreskrimum Polda Papua terus mengintensifkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang, termasuk perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pemantauan jalur keberangkatan, penyelidikan, koordinasi dengan instansi terkait hingga pemulihan korban.
Menurutnya, penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan.
Polda Papua juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun legalitas perekrutan.
Masyarakat diminta memastikan seluruh proses perekrutan dan pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi.
Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, masyarakat diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110.
Penanganan dua perkara ini menjadi pengingat penting bahwa praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia dapat menyasar siapa saja, termasuk pekerja migran hingga anak-anak yang membutuhkan perlindungan maksimal. (hsb)









