Timika, fajarpapua.com – Lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Mimika mendorong percepatan serapan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penyelesaian kewajiban dana kurang bayar yang telah terakumulasi sejak 2023 hingga 2024.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat mengikuti dialog bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jumat (20/11/2026).
Kemong mengungkapkan, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah adalah pelaksanaan program yang cenderung lambat meskipun APBD telah ditetapkan. Akibatnya, sejumlah kegiatan baru berjalan ketika tahun anggaran memasuki pertengahan, bahkan menjelang akhir tahun.
Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan program semakin terbatas dan berpotensi menghambat optimalisasi pembangunan serta penyerapan anggaran.
Karena itu, Pemkab Mimika akan mendorong peningkatan kapasitas aparatur, khususnya pejabat pembuat komitmen (PPK) yang baru menduduki jabatan akibat mutasi maupun rotasi.
Penguatan kompetensi tersebut akan dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, serta pendidikan dan pelatihan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur terhadap mekanisme pengelolaan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dimulai lebih awal dan berjalan sesuai ketentuan.
Selain peningkatan kualitas SDM, Pemkab Mimika juga akan memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa, termasuk mengoptimalkan peran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mengurangi hambatan administratif yang dapat memperlambat pelaksanaan program pembangunan.
Dana Kurang Bayar Sejak 2023–2024 Jadi Sorotan
Di sisi lain, Kemong turut menyoroti persoalan dana kurang bayar yang masih menjadi beban keuangan daerah. Menurutnya, kewajiban tersebut telah terakumulasi sejak tahun anggaran 2023 hingga 2024 sehingga membutuhkan perhatian serius dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar penyelesaiannya dapat dipercepat.
Dalam dialog bersama Dirjen Keuda Kemendagri, Pemkab Mimika juga memperoleh sejumlah masukan terkait strategi memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah peningkatan pendapatan daerah melalui kerja sama dengan badan usaha.
"Kami memperoleh banyak masukan dan solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk percepatan serapan anggaran serta peluang meningkatkan pendapatan daerah melalui kerja sama dengan badan usaha. Ini menjadi langkah yang akan kami tindak lanjuti," ujar Kemong.
Ia berharap rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika.
Dengan demikian, persoalan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, rendahnya kecepatan serapan anggaran, hingga kewajiban dana kurang bayar dapat ditangani secara bertahap.
Pemkab Mimika menargetkan pembenahan tata kelola keuangan tersebut dapat mendorong pelaksanaan APBD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga anggaran daerah benar-benar terserap untuk program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (moa)









