Timika, fajarpapua.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berorientasi pada tingginya angka penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Emanuel saat membuka kegiatan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Jumat (20/11).
Menurut Emanuel, penyusunan analisis LPJ merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan pertanggungjawaban juga harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.
"Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia meminta seluruh OPD melakukan analisis secara komprehensif terhadap pelaksanaan APBD. Setiap capaian maupun kekurangan harus dipetakan secara objektif untuk mengetahui penyebabnya sekaligus menjadi dasar perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Emanuel menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran, tidak tercapainya target pendapatan, maupun besarnya sisa anggaran tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka. Seluruh kondisi tersebut harus disertai penjelasan berdasarkan fakta agar pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan secara tepat.
Ia juga mengingatkan setiap belanja daerah harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga upaya menekan angka kemiskinan.
"Jangan hanya mengejar tingginya realisasi anggaran atau mempertahankan opini audit yang baik. Yang lebih penting adalah hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya.
Selain kualitas pelaksanaan program, Emanuel turut mengingatkan seluruh OPD agar menjaga ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kelengkapan dokumen, keakuratan data, serta keabsahan bukti pertanggungjawaban menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Ia meminta setiap temuan hasil pemeriksaan maupun kelemahan administrasi segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi persoalan berulang pada masa mendatang.
Emanuel juga mengajak seluruh pimpinan OPD menjadikan penyusunan analisis LPJ sebagai momentum memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan APBD.
Seluruh perangkat daerah diminta aktif menyampaikan data yang valid, melakukan evaluasi secara terbuka, serta membangun koordinasi yang baik agar laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di akhir arahannya, Emanuel mengingatkan tujuan utama pengelolaan APBD bukan sekadar mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.
"Akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika," pungkasnya. (moa)









