Lewati ke konten utama

Pemkab Mimika Minta Radio Publik Tak Sekadar Cepat, tetapi Harus Akurat dan Independen di Era Digital

Redaksi Fajar PapuaPenulis
13.03 WIT3 menit baca98 dibaca
Staf Ahli Bupati, Fransiskus Bokeyau berfoto bersama peserta FGD di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (19/11).
Staf Ahli Bupati, Fransiskus Bokeyau berfoto bersama peserta FGD di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (19/11).Foto / Mimika
Bagikan berita ini
Aa

Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Publik Mimika (RPM) meningkatkan profesionalisme dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sumber informasi yang akurat, netral, independen, dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Mimika melalui Staf Ahli Bupati, Fransiskus Bokeyau, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peranan LPPL Radio Publik Mimika sebagai Media Broadcasting dalam Transformasi Informasi yang Netral, Independen, dan Profesional di Era Digital" di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (19/11).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Fransiskus Bokeyau, ditegaskan bahwa meskipun masyarakat kini semakin bergantung pada platform digital, radio tetap memiliki posisi strategis sebagai media penyampai informasi yang dapat dipercaya.

Namun, kecepatan penyampaian informasi tidak boleh mengabaikan akurasi dan proses verifikasi.

"Kecepatan menyampaikan informasi harus diimbangi dengan akurasi dan proses verifikasi. Radio publik harus menjadi media yang mencerdaskan masyarakat serta menjaga persatuan," demikian pesan Bupati dalam sambutannya.

Menurutnya, LPPL Radio Publik Mimika tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, serta program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Peran tersebut dinilai semakin penting, terutama untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap informasi digital.

Pemkab Mimika juga berharap Radio Publik Mimika mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan siaran.

Meski demikian, transformasi digital harus tetap diiringi dengan komitmen menjaga identitas radio publik sebagai media yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Radio Publik Mimika juga diharapkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat Amungme dan Kamoro, untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, sekaligus mempromosikan potensi budaya dan daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia FGD yang juga Direktur Produksi dan Teknis LPPL Radio Publik Mimika, Ir. Ignatius Eddy Santoso, M.Si, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas penyiaran agar Radio Publik Mimika semakin profesional dan diminati masyarakat.

Ia menjelaskan, LPPL Radio Publik Mimika terus melakukan pembenahan dengan dukungan hibah Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta dukungan YPMAK.

FGD tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah, mitra lembaga, organisasi masyarakat, dan insan penyiaran.

Untuk memperkaya pembahasan, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari RRI Jakarta, RRI Jayapura, dan YPMAK.

Melalui forum tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat eksistensi Radio Publik Mimika, khususnya dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

Di tengah maraknya informasi yang beredar tanpa proses verifikasi, radio publik dituntut tidak hanya mampu bersaing dalam kecepatan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, independen, dan bertanggung jawab. (moa)