Lewati ke konten utama

Cegah Korupsi Dana Kampung, Kejari Mimika Sosialisasikan Aplikasi Jaga Desa

Redaksi Fajar PapuaPenulis
09.53 WIT2 menit baca112 dibaca
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika menyerahkan cinderamata kepada seorang peserta sosialisasi aplikasi Jaga Desa.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika menyerahkan cinderamata kepada seorang peserta sosialisasi aplikasi Jaga Desa.Foto / Mimika
Bagikan berita ini
Aa

Timika, fajarpapua.com– Upaya mencegah penyimpangan pengelolaan dana kampung terus diperkuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika. Salah satunya melalui sosialisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) kepada kepala kampung dan lurah di Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Melalui program tersebut, Kejari Mimika mendorong pengawasan pengelolaan pemerintahan dan keuangan kampung dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

Sosialisasi penerangan hukum terkait Program Jaga Desa dan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) tersebut berlangsung di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana.

Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Desa yang Taat Hukum, Aman, Tertib, dan Berintegritas” dipimpin Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika, Norbertus Dhendy Restu Prayogo, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejari Mimika, Dr. I Putu Eka Suyantha, S.H., M.H.

Dhendy menjelaskan, Program Jaga Desa bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui aplikasi Jaga Desa, kepala kampung dan lurah didorong memantau penginputan data, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Program ini juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan kampung dapat diantisipasi lebih dini.

Selain Jaga Desa, Kejari Mimika turut menyosialisasikan aplikasi Aslinmas sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), termasuk mendorong proses pendaftaran anggota secara daring.

Menurut Dhendy, Satlinmas memiliki posisi strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampung maupun kelurahan.

“Satlinmas berperan sebagai garda terdepan di tingkat desa (kampung) dan kelurahan serta tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengawal pembangunan desa agar berjalan aman, bersih, dan akuntabel,” ujar Dhendy.

Ia menambahkan, Program Jaga Desa dan Aslinmas memiliki keterkaitan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan mengawasi pembangunan.

Kedua program tersebut juga sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Kejari Mimika berharap sosialisasi ini tidak berhenti sebatas pemahaman terhadap aplikasi, tetapi benar-benar diterapkan oleh kepala kampung dan lurah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan dana kampung dikelola sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui Program Jaga Desa, Kejari Mimika mendorong terwujudnya pemerintahan kampung yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik penyimpangan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan aman dan tepat sasaran. (red)