Lewati ke konten utama

Serapan APBD 2026 Papua Tengah Baru 44,99 Persen, OPD Diminta Bergerak Cepat

Redaksi Fajar PapuaPenulis
12.24 WIT2 menit baca31 dibaca
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah saat membuka kegiatan monitoring meja program prioritas.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah saat membuka kegiatan monitoring meja program prioritas.Foto / Papua Tengah
Bagikan berita ini
Aa

Nabire, fajarpapua.com– Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 masih tergolong rendah. Hingga 16 November 2026, serapan anggaran tercatat baru mencapai 44,99 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal sebelum tahun anggaran berakhir.

Dorongan percepatan tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring Meja Evaluasi Kinerja Realisasi OPD dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Semester II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah di Aula LPP RRI Nabire.

Kegiatan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., yang mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Victor Fun, seluruh pimpinan OPD diminta tidak hanya mengevaluasi capaian realisasi anggaran, tetapi juga mengidentifikasi secara serius berbagai hambatan yang menyebabkan lambatnya pelaksanaan program.

OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen mendapat perhatian khusus dan diminta segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, pemerintah daerah meminta OPD mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan perkembangan kegiatan.

Pengawasan Digital untuk Tekan Keterlambatan

Untuk memastikan percepatan berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi E-Monitoring melalui sistem Dalevbang.

Sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen pengawasan perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap OPD secara transparan, terukur, dan akuntabel.

Dengan pemantauan yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang membutuhkan penanganan segera.

Pemerintah menegaskan, percepatan realisasi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun ketepatan sasaran program pembangunan.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemprov Papua Tengah berharap seluruh OPD dapat memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun Anggaran 2026.

Tantangan yang dihadapi bukan sekadar meningkatkan persentase penyerapan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar diwujudkan dalam pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, percepatan realisasi anggaran diharapkan mampu memperkuat efektivitas belanja daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. (red)