Lewati ke konten utama

Tahanan Tewas di Sel Polsek Merauke, 12 Polisi Diperiksa, Komnas HAM dan Kompolnas Didesak Turun Tangan

Redaksi Fajar PapuaPenulis
20.56 WIT3 menit baca72 dibaca
Fransiskus W Waran, semasa hidup.
Fransiskus W Waran, semasa hidup.Foto / Papua
Bagikan berita ini
Aa

Merauke, fajarpapua.com – Kematian Fransiskus W Waran di dalam ruang tahanan Polsek Merauke Kota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, memunculkan sorotan serius terhadap pengawasan tahanan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kasus yang terjadi pada 10 November 2026 tersebut kini tidak hanya menjadi perhatian internal kepolisian.

Human Rights Defender turut mengecam peristiwa itu dan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian korban secara menyeluruh.

Di sisi lain, Polres Merauke telah menetapkan seorang sesama penghuni sel sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi juga memeriksa 12 personel Polsek Merauke Kota yang bertugas saat peristiwa tersebut terjadi.

Berawal dari Penertiban di Pasar Wamanggu

Sebelum meninggal dunia, Fransiskus diamankan polisi dari kawasan Pasar Wamanggu bersama sejumlah orang lainnya yang diduga sedang dalam kondisi mabuk. Mereka kemudian dibawa dan dititipkan di ruang tahanan Polsek Merauke Kota.

Namun, pada 10 November 2026, Fransiskus meninggal dunia saat berada di dalam sel tahanan.

Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diduga meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan sesama penghuni sel.

Dugaan tersebut diperkuat melalui pemeriksaan rekaman kamera pengawas (CCTV) di ruang tahanan serta keterangan dari orang yang diduga terlibat.

Menurut Kapolres, penganiayaan diduga dipicu cekcok antara korban dan pelaku. Meski demikian, alasan pasti pertengkaran tersebut masih didalami penyidik.

Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.

12 Personel Polisi Ikut Diperiksa

Selain mengusut dugaan penganiayaan terhadap korban, Polres Merauke juga mendalami tanggung jawab petugas yang berjaga di ruang tahanan.

Sebanyak 12 personel Polsek Merauke Kota yang bertugas saat kejadian, baik dari regu yang hendak mengakhiri tugas maupun regu pengganti, menjalani pemeriksaan dan ditempatkan secara khusus.

Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menilai setidaknya terdapat dugaan bahwa petugas tidak melakukan pengecekan kondisi sel sebagaimana mestinya.

Untuk memastikan pelayanan kepolisian di Polsek Merauke Kota tetap berjalan, Polres Merauke mendatangkan personel tambahan guna mengisi kekosongan anggota yang sedang menjalani pemeriksaan.

Penyelidikan melibatkan unsur Propam, Reserse, Intelijen, dan Bagian Operasi Polres Merauke.

Sementara itu, Human Rights Defender dalam siaran pers tertanggal 12 November 2026 mengecam keras dugaan penganiayaan dan penyiksaan terhadap Fransiskus selama berada dalam tahanan.

Organisasi tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan temuan awal di lapangan, terdapat dugaan kuat korban meninggal akibat penganiayaan dan penyiksaan berat yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian yang bertugas di ruang tahanan.

Pernyataan ini berbeda dengan keterangan awal Polres Merauke yang menyebut dugaan pelaku penganiayaan merupakan sesama penghuni sel.

Karena itu, Human Rights Defender menyatakan masih melakukan penelusuran lapangan untuk mengungkap motif, mengumpulkan bukti, serta memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Komnas HAM dan Kompolnas Didesak Bentuk Tim Independen

Dalam pernyataan sikapnya, Human Rights Defender menyampaikan sejumlah tuntutan kepada institusi negara dan aparat penegak hukum.

Pertama, Kapolri, Kapolda Papua, dan Kapolres Merauke diminta mengambil langkah tegas, transparan, dan akuntabel dengan memproses secara pidana setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam dugaan penganiayaan dan penyiksaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Kedua, Komnas HAM Perwakilan Papua dan Kompolnas didesak segera membentuk tim investigasi independen guna mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, terbuka, dan bebas dari intervensi.

Ketiga, Human Rights Defender meminta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) serta penjatuhan sanksi pidana berat terhadap pelaku apabila terbukti bersalah melalui proses hukum.

Keempat, organisasi tersebut meminta adanya perlindungan hukum dan keamanan bagi keluarga korban serta para saksi agar tidak mengalami intimidasi, ancaman, maupun tekanan selama proses pengungkapan kasus berlangsung.

Human Rights Defender menegaskan akan terus mengawal kasus kematian Fransiskus hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses melalui peradilan yang jujur, terbuka, dan berimbang. (red)