Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mulai memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
Kegiatan yang digelar pada Jumat (20/11) tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan dihadiri narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si., GRCE.
Turut hadir para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mimika, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) organisasi perangkat daerah (OPD), bendahara OPD, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Wabup Kemong menegaskan penyusunan LPJ pelaksanaan APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau rutinitas tahunan pemerintah daerah.
Lebih dari itu, LPJ merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengambil bagian secara aktif dalam proses penyusunan analisis tersebut, terutama dengan menyajikan data yang akurat dan melakukan evaluasi secara jujur serta objektif.
"Setiap perangkat daerah harus terlibat aktif, memberikan data yang akurat, melakukan evaluasi secara jujur dan objektif, serta menindaklanjuti setiap hasil analisis dengan penuh komitmen," demikian penegasan Wabup Kemong dalam sambutannya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Mimika berharap proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Hasil analisis tersebut juga diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah agar penggunaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika.
Dengan demikian, transparansi pengelolaan APBD tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi harus tercermin dalam kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. (red)









