Lewati ke konten utama

YPMAK Jajaki Kerja Sama dengan RSUD Bali Mandara, Percepat Pelayanan Pasien Rujukan

Redaksi Fajar PapuaPenulis
16.13 WIT4 menit baca0 dibaca
Foto bersama
Foto bersamaFoto / YPMAK
Bagikan berita ini
Aa

Denpasar, fajarpapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI), menjajaki kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dari Kabupaten Mimika.

Penjajakan tersebut dilakukan Tim Divisi Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Program Kesehatan YPMAK dalam kunjungan ke RSUD Bali Mandara, Minggu (13/11/2026).

Langkah ini bertujuan memperluas jaringan rumah sakit rujukan, khususnya bagi masyarakat dari tujuh suku di Mimika yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan dan belum dapat ditangani secara optimal di fasilitas kesehatan setempat.

Dalam pertemuan tersebut, tim YPMAK diterima Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya RSUD Bali Mandara, dr. Ni Nyoman Tri Darmayanti, MARS, bersama jajaran manajemen rumah sakit.

Kepala Divisi Perencanaan Program Kesehatan YPMAK, Hengky Womsiwor, menjelaskan program kesehatan YPMAK memiliki tiga kategori penerima manfaat, yakni masyarakat dari tujuh suku di Mimika, mahasiswa penerima beasiswa, serta karyawan YPMAK.

Dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan mahasiswa, YPMAK berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan melalui skema Coordination of Benefit (CoB).

Melalui skema tersebut, pembiayaan pelayanan medis yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan terlebih dahulu dioptimalkan. Sementara YPMAK memfasilitasi kebutuhan pendukung yang tidak ditanggung BPJS sesuai ketentuan program.

Fasilitas pendukung tersebut meliputi tiket perjalanan, penjemputan dari bandara, akomodasi, hingga konsumsi bagi pasien dan pendamping selama menjalani pengobatan di luar daerah.

Adapun pelayanan kesehatan bagi karyawan YPMAK ditanggung sepenuhnya oleh yayasan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan skema BPJS.

Hengky berharap penjajakan tersebut mendapat persetujuan pimpinan RSUD Bali Mandara sehingga dapat dilanjutkan ke tahap kemitraan resmi.

"Kami berharap mendapatkan persetujuan dari pimpinan RSUD Bali Mandara agar dapat menjalin kemitraan. Seluruh tujuan, mekanisme pelayanan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ujarnya.

Menanggapi rencana tersebut, pihak RSUD Bali Mandara menyampaikan perlunya kepastian penerimaan pasien sebelum diberangkatkan dari Mimika apabila kerja sama telah disepakati.

Langkah ini diperlukan agar pasien yang dirujuk benar-benar dapat diterima dan memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Pihak rumah sakit juga menyatakan komitmen untuk mengupayakan prioritas pelayanan bagi pasien rujukan YPMAK sesuai kapasitas, prosedur, dan ketentuan rumah sakit.

Dalam pertemuan itu, manajemen RSUD Bali Mandara turut memaparkan berbagai fasilitas dan layanan kesehatan yang dimiliki. Sejumlah layanan tersebut dinilai dapat menjadi alternatif penanganan pasien rujukan dari wilayah Indonesia Timur.

Layanan yang tersedia antara lain pelayanan kanker terpadu, radiologi, kedokteran nuklir, bedah sentral berstandar internasional, medical check-up (MCU), pelayanan kesehatan tradisional, serta laboratorium terintegrasi.

Selain itu, tersedia instalasi gawat darurat (IGD), rawat jalan dengan berbagai klinik spesialis dan subspesialis, serta pelayanan rawat inap.

RSUD Bali Mandara juga menyampaikan kesiapan membantu proses pemulangan jenazah pasien rujukan yang meninggal dunia selama menjalani perawatan, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Konsultan Divisi Kesehatan Pelayanan Medis YPMAK, dr. Ratna I. Donggori, menjelaskan salah satu fokus program kesehatan YPMAK adalah memfasilitasi masyarakat dari tujuh suku yang membutuhkan penanganan medis lanjutan di luar Mimika.

Menurutnya, YPMAK membutuhkan jaringan rumah sakit rujukan dengan fasilitas memadai, akses perjalanan yang relatif lebih dekat dari Mimika, serta proses penerimaan pasien yang lebih cepat.

Ia mengungkapkan, selama ini masih terdapat pasien rujukan yang harus menunggu proses pelayanan hingga lebih dari lima bulan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lamanya waktu

tunggu dapat memengaruhi kondisi kesehatan pasien sekaligus meningkatkan biaya pengobatan.

"Pada prinsipnya, kami ingin mempersingkat waktu agar pasien bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat. Jangan sampai waktu tunggu yang terlalu lama justru membuat kondisi pasien semakin sulit dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar," jelasnya.

Ratna menambahkan, YPMAK tetap mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Karena itu, kolaborasi melalui skema CoB menjadi salah satu pendekatan dalam pembiayaan pasien rujukan.

Ia menjelaskan, sebelum diberangkatkan ke rumah sakit di luar daerah, pasien rujukan dari Mimika telah melalui tahapan pemeriksaan administrasi maupun medis.

Namun, YPMAK berharap komunikasi dan koordinasi dengan rumah sakit tujuan dapat dilakukan lebih awal melalui fasilitas telekomunikasi, terutama setelah pasien dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dirujuk.

Dengan demikian, kondisi medis pasien, kebutuhan penanganan, kesiapan rumah sakit, hingga jadwal penerimaan dapat dipastikan sebelum keberangkatan.

Koordinasi tersebut dinilai penting, terutama bagi pasien penyakit kanker yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Dalam sejumlah kasus, pasien mengalami kendala fisik selama perjalanan panjang sehingga kelelahan dan kesulitan melanjutkan perjalanan.

Karena itu, kepastian penerimaan pasien, koordinasi medis, serta kesiapan fasilitas rumah sakit tujuan diharapkan menjadi perhatian bersama.

Melalui penjajakan kerja sama dengan RSUD Bali Mandara, YPMAK berharap dapat memperluas pilihan rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas sesuai kebutuhan pasien, relatif mudah dijangkau, serta mampu memberikan pelayanan secara cepat dan terkoordinasi.

Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan sistem rujukan kesehatan YPMAK agar para penerima manfaat mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik, sekaligus menjaga efektivitas pembiayaan dan keberlanjutan program kesehatan.(put)