Timika, fajarpapua.com
Kepolisian Resor Mimika telah mengajukan permintaan kepada BPKP Perwakilan Papua untuk segera mengaudit potensi kerugian negara terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Wania kwartal pertama tahun anggaran 2019 yang diduga telah disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto di Timika, Jumat, mengatakan BPKP Perwakilan Papua masih menunggu izin dari BPKP Pusat untuk segera mengirim dua orang auditornya guna mengaudit potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.
“Kami masih menunggu update dari BPKP Perwakilan Papua karena mereka masih menunggu izin dari BPKP Pusat untuk pelaksanaan audit itu,” kata Hermanto.
Dana BOK Puskesmas Wania yang ditengarai disalahgunakan itu ditaksir mencapai Rp450-an juta, bersumber dari APBN non fisik untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas itu.
Sejauh ini polisi telah memeriksa 14 orang saksi, diantaranya para pegawai Puskesmas Wania.
Indikasi korupsi pengelolaan BOK Puskesmas Wania terendus pada 2019 setelah para petugas kesehatan menutup operasional puskesmas itu lantaran tidak puas dengan pengelolaan anggaran operasional oleh pimpinan.
Akibat dalam penutupan itu, sejumlah pasien dan ibu hamil yang datang ke Puskesmas Wania tidak mendapatkan pelayanan semestinya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika saat itu, Alfred Douw bersama Sekretaris Dinkes Mimika Reynold Ubra (saat ini menjabat Kepala Dinkes Mimika) langsung menggelar rapat mendadak dengan semua pegawai Puskesmas Wania.(ant)
