Timika, fajarpapua.com
Dukungan moril untuk Polda Papua agar segera mengumumkan tersangka yang terjerat undang-undang ITE video mesum MM terus mengalir. Bentuk dukungan ini sebagai wujud kerinduan warga Mimika agar hukum positif ditegakkan tanpa pandang bulu.
Selama ini banyak kasus di Mimika yang jelas-jelas melanggar hukum namun mengendap begitu saja. Karena itu, FPHS Tsingwarop yang merupakan perhimpunan Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga Waa-Banti Aroanop meminta Polda Papua tidak ragu menetapkan siapapun tersangka UU ITE video mesum.
Dukungan itu disampaikan FPHS sebagaimana tertuang dalam rilis yang diterima redaksi Fajar Papua, Selasa (22/9) pagi.
FPHS menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua dalam hal proses pengungkapan tersangka penyebar video porno yang baru-baru ini beredar di beberapa group whatsapp di kabupaten Mimika yaitu Group Pesparawi, Papua dan Solusi, Group Papeda serta Group ASN.
“Ini kejahatan ITE dan membuat banyak orang marah. Walaupun proses pengungkapannya relatif lama, namun kami yakin saat ini ada langkah maju dalam menetapkan tersangka penyebar video sesuai pelanggaran UU ITE,” tulis Yohan Zonggonau, perwakilan FPHS Tsingwarop sebagaimana yang tertuang dalam rilis.
Menurut dia, FPHS mendapat informasi penyidik Polda Papua belum mengumumkan tersangka penyebar video mesum tersebut lantaran pertimbangan kamtibmas.
“Siapa bilang ada kekacauan di Mimika? itu tidak benar. Masyarakat Mimika saat ini sudah sadar hukum dan tidak akan menghalang-halangi proses hukum positif, yang bersalah harus ditangkap dan dibina sehingga memberikan efek jera kepada yang lain bahwa siapapun dia yang dengan sengaja melakukan penyebaran video porno, maka akan mendapat hukuman sesuai perbuatannya,” tegasnya.
Lebih jauh dikemukakan, seluruh masyarakat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Polda Papua sehingga hukum positif benar-benar ditegakkan.
“Kami mendesak supaya Polda Papua tidak mengulur waktu. Karena semua warga Mimika sedang menanti dan melihat bagaimana ketegasan aparat hukum di daerah ini,” ucapnya.
Selain itu dia berharap kepastia hukum dapat mendukung pelayanan masyarakat di Kabupaten Mimika kian profesional.
“Efek penegakkan hukum itu sangat positif, bisa membuat orang takut melakukan pelanggaran. Dibidang pemerintahan pun misalnya dana yang dikucurkanpun bisa tersalurkan secara baik tepat sasaran dan rencana program tahunan terealisasi dengan baik,” harapnya.(tim)
