BERITA UTAMAMIMIKApinpost

Penyidikan Korupsi di Mimika Terganjal Keterlambatan Audit BPKP Perwakilan Papua

pngtree vector tick icon png image 1025736
4
×

Penyidikan Korupsi di Mimika Terganjal Keterlambatan Audit BPKP Perwakilan Papua

Share this article
Korupsi
Korupsi

Timika, fajarpapua.com

Proses pegusutan dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Wania kuartal pertama tahun 2020 terus dilakukan. Tim penyidik Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Mimika, Papua masih menunggu kedatangan Tim Auditor BPKP Perwakilan Papua untuk mengaudit kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut.

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto, di Timika, Minggu, mengatakan penyidikan kasus tersebut sedikit terganjal dengan belum dilakukannya audit investigasi oleh Tim BPKP.

“Keterlambatan penanganan perkara ini sebetulnya bukan semata-mata dari kami. Masalahnya, sampai sekarang kami masih menunggu kedatangan Tim Audit dari BPKP Perwakilan Papua. Saat ini Tim BPKP masih mengaudit perkara lain yang juga locusnya berada di Timika yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Papua (perkara korupsi dana operasional Sentra Pendidikan Berpola Asrama Timika tahun anggaran 2019),” kata Hermanto.

Hermanto mengatakan jajarannya terus berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Papua, agar segera melakukan audit investigasi perkara korupsi BOK Puskesmas Wania.

“Kami terus berkoordinasi dengan BPKP, apakah nanti setelah mereka menyelesaikan audit perkara yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda, lalu sekaligus mengaudit perkara dana BOK Puskesmas Wania, kami prinsipnya menunggu saja. Kemungkinan akan ada tim lain yang mengaudit perkara korupsi yang kami tangani,” ujarnya.

Menurut Hermanto, dugaan penyelewengan keuangan negara yang dilakukan oleh oknum mantan Kepala Puskesmas Wania cukup terang-benderang.

Dana yang diduga telah diselewengkan berjumlah sekitar Rp499 juta.

Dana itu bersumber dari APBN non fisik tahun anggaran 2019 yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas itu.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa 14 orang saksi, di antaranya para pegawai Puskesmas Wania.

Indikasi korupsi pengelolaan BOK Puskemas Wania terendus pada 2019, setelah para petugas kesehatan menutup operasional puskesmas itu lantaran tidak puas dengan pengelolaan anggaran operasional oleh pimpinan.

Akibat dalam penutupan itu, sejumlah pasien dan ibu hamil yang datang ke Puskesmas Wania tidak mendapatkan pelayanan semestinya.(ant/boy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *