Satu Tahun Jokowi – Ma’ruf dan Kinerja Kabinet

by -
Satu Tahun Jokowi

Melihat perjalanan satu tahun Jokowi – Ma’ruf tampaknya tidak bisa dipandang hanya sebagai kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Hasil pencapaian yang diperolehnya pun terpengaruh pada kinerja dari Kabinet yang dibentuk.

Disamping kekuatan politik dan kecermatan dalam memimpin Indonesia, tampaknya Jokowi pada periode kedua ini tidak lah bisa dinilai dari pencapaiannya saja.

Satu Tahun Jokowi – Ma’ruf dan Pandemi Corona

Pada awal menjabat di priode kedua ini dan dalam rangka merealisasikan program kerja nya, secara tiba-tiba Dunia khususnya Indonesia diterpa pandemi corona  ( covid-19 ).

Pada awal pemerintahannya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Jokowi – Ma’ruf Menantang Badai Demi Rakyat. dengan mengajak rakyat berperang tanpa senjata tapi dengan memakai masker

Untuk itu berbagai tindakan dan revisi dari program kerja pun dilakukan, prioritas di utamakan kepada penanggulangan pandemi corona ini.

“Dengan ada nya pandemi corona ini, pemerintah sudah cukup sigap dengan melakukan perubahan arah prioritas perhatiannya. Sektor kesehatan menjadi lebih di utamakan di iringi dengan penyelamatan perekonomian negara.” Ujar Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI.

Periode kedua ini Pemerintahan Jokowi ini harus lebih bekerja keras karena disamping program kerja yang sudah ada, Jokowi juga harus mampu menggerakan seluruh sektor yang terhambat akibat pandemi corona ini.

Kinerja dari susunan kabinet yang semula di rancang tanpa pandemi kini harus di review kembali bila memungkinkan harus dilakukan reshuffle kabinet.

Disamping ada beberapa menteri yang di nilai kurang memiliki kapasitas profesionalitas ditambah lagi setiap Kementrian kini harus bergerak dan bertindak dibawah protokol kesehatan.

Adaptasi program kerja pun harus segera dilakukan di setiap Kementrian agar program kerja utama dari masing – masing Kementrian dapat segera terlaksana dengan adanya tekanan dari pandemi corona.

banner 300250

Senada dengan hal tersebut, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aisah P Budiatri mengatakan “Re-Shuffle itu hal yang wajar dan legal kok, apalagi kalau dilakukan kepada menteri yang kurang kompeten dan memiliki kemampuan dibidangnya.”

Ditambahkannya juga bahwa Jokowi bila ingin melakukan perubahan pada susunan kabinet harus juga mempertimbangkan hal lainnya.

Faktor keuletan dan loyalitas menjadi kunci utama terutama pada masa pandemi ini, jangan sampai pejabat pada posisi menteri malah mengeluarkan kebijakan sepihak yang malah membuat kekacauan.

Saat pandemi corona ini, seluruh kementerian harus lebih mempererat kerja sama nya. Terutama yang berkaitan langsung dengan masalah Sosial, Kesehatan dan Ekonomi.

Selama 1 Tahun ini tampaknya pergerakan Kementerian sudah cukup baik, namun perlu di tingkatkan agar dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian dan memulihkan kondisi ekonomi negara.

Kasus HAM dan Papua

Selain membicarakan mengenai Reshuffle, Aisah juga menyebutkan bahwa Jokowi harus lebih menambah perhatianya pada bidan Sospol ( Sosial Politik ) untuk 4 tahun kedepan.

Mengatasi pelanggaran HAM serta konflik di Papua harus segera teratasi dan juga penyelesaian kasus – kasus korupsi di tanah air.

“beberapa janji kampanye priode pertama yang belum rampung ditambah lagi kondisi Indonesia saat ini, akan semakin menambah Pekerjaan Rumah para menteri. Kalau Jokowi sendiri, dia sudah tidak ada beban elektoral sehingga dia bisa bergerak lebih maju. Hanya saja ada menteri yang ternyata tidak sejalan dengan jokowi” ungkap Aisah.

Aisah juga mengatakan pada jajaran menteri yang lalu dan sekarang memang ada beberapa orang yang bekerja tanpa mengikuti arahan dari Jokowi. Dan ini terbukti beberapa kali membuat Jokowi marah.

INFO IKLAN 0812-3406-8145