Mabes Polri dan Dewan Pers Diminta Pantau Tekanan Kebebasan Pers di Mimika

by -
haris azhar
Haris Azhar

Timika,fajarpapua.com – Pengacara nasional, Haris Azhar SH, M.A, meminta Mabes Polri dan Dewan Pers ikut memantau upaya dari oknum-oknum di pemerintahan daerah (Pemda) Mimika menekan peran kontrol media terhadap roda pemerintahan yang dinilainya otoriter dan penuh intrik. Haris juga menyesalkan jika ada media yang menjadi spionase pemerintah dalam menghalangi masyarakat memperoleh informasi sesungguhnya yang sedang terjadi.

Sementara dirinya bersama sejumlah pengacara nasional, LBH Papua, LBH Pers, dan tokoh-tokoh aktivitas anti korupsi di Indonesia akan berada di barisan terdepan media fajarpapua.com apabila ada yang berupaya menjegal kebebasan media tersebut.

#Haris Azhar siap bela Fajar Papua

“Yang pertama-tama saya sampaikan selamat untuk media independen dan seluruh warga Mimika yang sudah berhasil berjuang bersama mengungkap praktek pemerintahan yang korup dan otoriter di Kabupaten Mimika,” tegas Haris saat diwawancarai fajarpapua.com, Jumat (6/11) pagi.

Dia menyatakan, penetapan tersangka pimpinan daerah Mimika, menunjukkan apa yang diberitakan media dan diperjuangkan masyarakat selama ini terbukti benar.

“Mau laporkan pencemaran nama baik? Polisi tidak mungkin gegabah menindaklanjuti laporan itu. Apa yang diberitakan terbukti benar. Dan alur pelaporan juga harus melalui dewan pers. Fajar Papua tidak perlu gentar, kami akan berada di depan kalian, ” tandasnya.

Haris yang selama ini berjuang bersama masyarakat melawan sikap otoriter pemegang kekuasaan itu mengaku heran dengan adanya media yang berupaya menutup-nutupi apa yang sebenarnya sedang terjadi.

“Media massa harus netral, harus menegakkan kebenaran. Jangan jadi media plat merah, menutup-nutupi fakta yang sedang terjadi. Berarti media abal-abal yang memberitakan media lain hoax yah media yang memberitakan hoax itu sendiri,” tandasnya.

Selanjutnya Haris menyatakan, dirinya masih menyimpan sejumlah bukti akurat tentang dugaan korupsi ditubuh pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Masih ada beberapa kasus korupsi lagi yang akan dilaporkan. Kita cicil saja satu persatu,” tuturnya.

banner 300250

Dia menegaskan, APBD Mimika yang mencapai Rp 4 triliun lebih mestinya sudah cukup untuk membuat Mimika maju dan sejahtera.

“APBD besar tapi kenapa masyarakat di pesisir dan pedaman hidupnya tertinggal, menderita. Berarti ada yang tidak beres. Nah peran media mengungkap semua itu, harus diberitakan apa yang sesungguhnya sedang terjadi, jangan hanya memberitakan asal bapa senang. Timika daerah emas tapi masyarakatnya tertinggal. Mimika butuh pemimpin yang punya hati untuk semua masyarakat tanpa terkecuali,” pungkasnya.(tim)

INFO IKLAN 0812-3406-8145