Kami juga jadi berpikir mohon maaf apakah itu hanya untuk pencitraan saja, kami juga tidak mencoba untuk membenarkan perbuatan kami. Tetapi kami ingin keadilan. Kami juga ingin mendapatkan kesetaraan dan kesamaan di dalam hukum.
Kalau memang harus membayar tolong keluarkan dan umumkan berapa tarifnya agar kami dan keluarga berusaha untuk mengumpulkannya.
Kalau didasarkan pada kekerabatan mungkin kami sungguh sial karena kami mungkin bukan siapa-siapa yang punya kerabat orang-orang penting dan terpandang.
Bapak Presiden, Bapak Kapolri Bapak Menteri, Ibu Ketua DPR RI, Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD Mimika dan bapak Kapolres Mimika yang kami hormati dan kami banggakan.
Kami mungkin saat ini menyandang status tahanan tetapi kami juga memiliki perasaan dan yang pasti kami tahu kami juga patut mendapatkan hal-hal yang sama dihadapan hukum.
Kami juga mohon agar orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat dalam hal ini harus diproses secara hukum karena kami juga tahu kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan mungkin sama dengan yang sedang kami alami sekarang ini dan yang sedang coba kami pertanggungjawabkan.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan tetap dengan satu harapan kita semua sama dimata hukum. Salam hormat kami para tahanan Polres Mimika Mi 32.
Hingga berita diturunkan, wartawan belum mendapat konfirmasi resmi dari Polres Mimika terkait hal ini.(tim)
