BERITA UTAMANASIONALpinpost

KPK Buktikan Ancaman, Walikota Sudah Ditahan, Tersisa Seorang Bupati

pngtree vector tick icon png image 1025736
6
×

KPK Buktikan Ancaman, Walikota Sudah Ditahan, Tersisa Seorang Bupati

Share this article

Jakarta, fajarpapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membuktikan pernyataannya pada pekan lalu akan menahan seorang walikota dan bupati. Ancamannya terbukti, Walikota Dumai pada Selasa (17/11) sudah ditahan. Artinya tinggal seorang bupati yang akan ditahan minggu ini, itu siapa?

Klik iklan untuk info lebih lanjut

KPK menahan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari terhitung sejak 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Zulkifli sebagai tersangka pada 3 Mei 2019.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *