Merauke, fajarpapua.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe melantik empat bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 yang berlangsung di Gedung Negara Jayapura, Rabu (3/3).
Empat pasangan bupati dan wakil bupati yang dilantik yakni Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka-H.Riduwan, Kabupaten Keerom, Piter Gusbager-Wathir Kosasi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Spey Yan Birdana-Piter Kalakmabin, Kabupaten Asmat, Elisa Kambu-Thomas Eppe Safanpo. Pelantikan digelar dengan tata cara sesuai protokol kesehatan Covid-19.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menekankan bahwa bupati dan wakil bupati yang merupakan penguasa tunggal di daerahnya masing-masing, haruslah menjadi lilin yang menerangi masyarakat di tempat yang ia pimpin dan menjadi panutan dalam segala bidang kehidupan.
“Kami harap bapak-bapak bupati dan wakil bupati yang sudah dilantik, mulailah untuk membangun daerahnya dengan luar biasa. Kami, gubernur dan wakil gubernur adalah wakil pemerintah pusat dalam hal otonomi khusus. Tetapi bupati dan wakil bupati adalah penguasa tunggal di daerahnya masing-masing, yakni Merauke, Asmat, Keerom dan Pegunungan Bintang.
“Bapa-bapa harus menjadi lilin yang bersinar di tempat-tempat itu, yang bisa menerangi sampai ke sudut sudut yang paling ujung,” pesan Wakil Gubernur Klemen Tinal kepada para bupati dalam sambutannya usai dilantik Gubernur Enembe.
Wagub meminta kepada bupati dan wakil bupati yang baru dilantik untuk segera menyusul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dinaikkan ke provinsi agar ditetapkan ke Bappenas.
“Kami pemerintah provinsi meminta segera keluarkan RPJPD, RPJMD dan RKPD, supaya dengan demikian kita bisa naikkan ke tingkat provinsi dan kita tetapkan ke Bappenas dan menjadi payung yang jelas, mau dibawa ke mana kabupaten yang saudara pimpin, visi dan misi yang jelas sesuai dengan kekayaan, kapitalisasi dan kekuatan yang ada di tempat saudara masing-masing. Dan jangan terlalu malah bikin yang aneh-aneh,” tegas Klemen Tinal.
Wagub mengingatkan bahwa rakyat adalah subyek pembangunan di era reformasi dan bukan merupakan obyek pembangunan. Dengan demikian, kepala daerah harus bertanggungjawab kepada rakyatnya dalam hal pembangunan.
