Salahgunakan Dana Otsus, Klemen Tinal: Bupati Yang Harus ‘Digantung’

by -
Klemen Tinal S.E. M.M.
Klemen Tinal S.E. M.M.

Merauke, fajarpapua.com – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengingatkan, penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus benar-benar diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemajuan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

“Sejak tahun 2014 kami menjabat, kita tegaskan bahwa semua uang Otonomi Khusus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Orang Asli Papua,” kata Klemen Tinal pada acara Pelantikan Empat Bupati di Papua di Gedung Negara, Jayapura, Rabu (3/3).

Dia menegaskan, jika terjadi penyalahgunaan dana Otsus Papua, maka para bupati/walikota selaku kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang harus bertanggungjawab.

“Itu dana sudah kita kasih ke kabupaten. Jadi kalau ada salah, jelas di kabupaten salahnya. Bupatinya yang harus digantung. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan. Ini penting,” tegasnya.

Klemen Tinal menjelaskan, persentase pembagian dana Otsus adalah 80 persen dialokasikan bagi pembangunan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Orang Asli Papua di kabupaten/kota.

Sedangkan 20 persen digunakan pemerintah provinsi untuk pembangunan bidang kerohanian dan pendidikan.

“80 persen kita kirim ke kabupaten/kota di Papua. Semua kita kasih, ini supaya jelas. Di provinsi ini hanya lewat saja. 20 persen yang tersisa di sini kami pakai buat kerohanian 10 persen dan pendidikan 10 persen. Karena sumber daya manusia itu penting, fisik juga baik tapi ingat Tuhan juga baik. Jadi jasmani dan rohani,” jelasnya.

BACA JUGA:  Gawat!! Papua dan Papua Barat Bergantung pada Dana Otsus, Tito : APBD Drop Bila Otsus Dicabut

Kepada para bupati di Papua, Wagub meminta untuk selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, baik dalam penggunaan APBD Provinsi maupun dana Otsus Papua yang bersumber dari pemerintah pusat. Dengan demikian dapat diminimalisir penyalahgunaannya.
“Kami minta koordinasi dan komunikasi tolong ditingkatkan.

Ini perubahan yang harus terjadi. Selama ini bupati kalau baru dilantik bikin diri penting, bolak-balik ke Jakarta. Tanpa koordinasi kesini. Jelek-jelek, kami ini pemerintah pusat. Memang kami bukan atasan saudara, tapi koordinasi itu penting. Supaya saat terjadi permasalahan, kami bisa hadir bersama-sama untuk menanganinya. Ini penting untuk ingatkan,” pesannya.(hrs)