Timika, fajarpapua.com – Praktek membeli proyek atau membagi jatah di lingkungan Pemda Mimika ternyata sudah berlangsung lama. Praktek ini melibatkan sejumlah instansi teknis yang bersentuhan dengan program fisik.
Salah seorang kontrak lokal Mimika, PB, mengaku sudah 3 tahun dirinya tidak lagi mengerjakan proyek lantaran tidak mampu membayar uang muka.
“Tidak bisa adik, kalau mau dapat proyek harus bayar uang dulu. Boleh mereka bantah tapi ini fakta, kalau mau kerja proyek harus beli istilahnya,” ungkap PB yang enggan disebutkan nama lengkapnya kepada fajarpapua.com, Selasa (14/4).
Ia mengaku harga sebuah proyek yang hendak dibeli kontraktor tergantung deal dengan panitia lelang instansi tersebut.
“Pokoknya total yang kita bayar nanti nilainya 10 persen dari nilai proyek, istilahnya ini fee,” tekannya.
Dia mengatakan, pemberian fee tersebut tidak ada kuitansi sehingga sulit dibuktikan didepan hukum.
Dikatakan, ada oknum tertentu yang mengatur hal ini. “Bayar uang baru dapat proyek, dan diatur oleh oknum tertentu,” katanya.
Menurut PB, praktek demikian yang ikut menyebabkan lambatnya kegiatan lelang.
Sementara Ketua Fraksi Mimika Bangkit yang juga Anggota Komisi C DPRD Mimika, Leonardus Kocu mencurigai lambannya lelang proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemda Mimika karena adanya intervensi oknum-oknum tertentu terkait jatah proyek.
Hal itu ditegaskan Leo Kocu kepada fajarpapua.com, Senin (12/4).
Dia mengemukakan, APBD Mimika Tahun Anggaran 2021 disahkan akhir tahun 2020 lalu. Selanjutnya RKA dan DPA sudah diserahkan Februari 2021 lalu. Namun yang menjadi pertanyaan hingga kini progress lelang belum diketahui publik.
