Jakarta, fajarpapua.com – Pemerintah Pusat akhirnya buka suara terkait ketidakpastian hukum terhadap sejumlah dugaan korupsi besar yang terjadi di wilayah Provinsi Papua.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/5), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Papua. Dia membeberkan terdapat 10 kasus telah teridentifikasi.
“Kita sudah punya 10 kasus korupsi besar, yang ini juga akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” katanya sebagaimana dilansir merdeka, Kamis (20/5).
Dia mengatakan penelusuran tersebut adalah data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil temuan dari Badan Intelijen Negara.
“Penelusuran penyalahgunaan dana negara, korupsi. Yang selama ini dipertanyakan kenapa korupsi dibiarkan, kita sekarang sudah menentukan sepuluh korupsi terbesar baik laporan dari BPK maupun hasil temuan BIN,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui Kejaksaan Tinggi Papua menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus) di lingkungan Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4 miliar.
“Memang benar saat ini kami masih menyelidiki kasus tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat,” kata Kejati Papua Nikolaus Kondomo di Jayapura, Senin (8/3), dikutip dari Antara.
Dikatakan, dana yang diduga disalahgunakan sebesar Rp4 miliar yang awalnya dialokasikan untuk perencanaan namun dana tersebut digunakan tidak sesuai ketentuan penggunaan anggaran.
Selain itu sejumlah kasus besar lain yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.
