Timika, fajarpapua.com – Pimpinan DPRD Mimika memberi respon (bereaksi) usai Bupati Eltinus Omaleng menghentikan seluruh aktivitas persiapan Sub PB PON Klaster Mimika.
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan, SE kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Senin (8/6) menuturkan wajar jika Bupati Mimika marah karena PB PON Provinsi Papua tidak terbuka soal anggaran operasional PON XX.
“Kalau anggaran PON hanya dikasih Rp 90 miliar untuk apa?. Timika ada 9 cabor yang dipertandingkan mestinya pembagian anggaran harus rasional. Pemkab tidak bisa ambil dari APBD untuk operasional, karena APBD untuk pembangunan,” kata John Thie, sapaan akrabnya.
Ketua DPC PDIP Mimika itu menyatakan, Pemda Mimika sudah mengeluarkan anggaran sangat besar untuk membangun jalan menuju venue, bangun fasilitas pendukung dan membangun venue. Bahkan, tidak tanggung-tanggung Pemkab sudah gelontorkan dana hingga Rp 500 miliar.
Sementara PON agenda nasional yang harus dibiayai pempus melalui APBN. Tapi Timika sebagian venue malah dibangun menggunakan APBD.
Soal ini, kata dia, Pemerintah Provinsi dan PB PON harus melihat secara jeli dan jangan membuat daerah kecewa.
“Dengan tidak terbuka soal distribusi anggaran jelas membuat daerah kecewa apalagi kita sudah habis-habisan,” ujarnya.
Lanjut John Thie, dewan mengharapkan PB PON dapat merespon baik ungkapan kekecewaan dan kemarahan Bupati Mimika dan para pengurus Sub PB PON Klaster Mimika.
“Paling tidak PB PON mengundang tiga klaster untuk bertemu lagi bahas anggaran itu. Artinya PB PON kasih anggaran yang besar karena daerah tidak mungkin ambil APBD untuk membiayai PON,” tukasnya.(mar)
