Timika, fajarpapua.com – Pernyataan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob yang membenarkan penggunaan kartu sakti melahirkan dilema bagi petugas penjaga PPKM.
Selain itu, membenarkan penerbitan kartu sakti bagi pedagang makan online diluar instansi berwewenang seperti BPBD bisa melahirkan kecemburan bagi kelompok usaha lainnya seperti ojek, ojek online, rumah makan, pedagang pakaian dan lainnya.
Seperti yang terjadi Minggu (25/7) malam, penggunaan kartu sakti melewati pos PPKM kembali terjadi.
Padahal pada Sabtu (25/7) malam lalu sempat dilarang sebab kartu sakti bukan dari lembaga resmi, juga rawan disalahgunakan oleh warga non penjual makanan online.
“Kami bingung di lapangan pak, mau dengar yang ini bisa dan yang di sana tidak bisa, akhirnya mereka yang pakai ini kami ijinkan saja lewat asalkan ada makanan yang dibawa,” kata petugas yang tidak ingin namanya dipublikasikan, Minggu malam di Jalan Yos Sudarso.
Ia mengatakan sebenarnya mereka bingung, karena ojek online yang resmi di Mimika tapi dilarang padahal membawa makanan yang dipesan melalui online.
“Masih ada saja yang tidak bisa melewati pos PPKM karena tidak menggunakan kartu sakti padahal kami yang online resmi,” ungkap Tohid, seorang ojek online.
Ia mengaku hendak melewati pos PPKM namun disuruh putar balik padahal ada pemesanan lewat aplikasi.
“Yang punya ijin sebenarnya hanya PPMOT atau kita semua? Kami terdaftar dan menggunakan atribut lengkap sebagai penanda, kenapa harus disuruh tempel stiker agar bisa lewat, padahal stiker tersebut tidak gratis harus mengeluarkan uang 50 ribu, setahu kami organisasi PPMOT juga tidak resmi,” bebernya.
Ia meminta Pemda Mimika berlaku adil bagi semua profesi di Mimika. “PPMOT itu ilegal kenapa diijinkan dan boleh terbitkan kartu resmi sedangkan kami yang resmi kenapa dianaktirikan, ini ada apa?” tanyanya.(tim)
