Timika, fajarpapua.com – Saat ini sebanyak 200 anak-anak asli Papua yang menghuni Panti Rehabilitasi Sosial Eme Neme Yauware yang terletak di Kilometer 7, Distrik Wania terpaksa dititipkan atau dikembalikan ke keluarga mereka.
Langkah ini diambil Dinas Sosial Kabupaten Mimika karena selama dua tahun terakhir tidak ada alokasi anggaran untuk operasional.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob saat menggelar pertemuan dengan Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK), Vebian Magal, akhir pekan kemarin.
“Panti rehabilitasi sosial ini dibangun dengan fasilitas gedung yang bagus serta didukung oleh fasilitas yang memadai yang selama ini dihuni oleh 200 anak-anak. Namun selama dua tahun ini tidak lagi beroperasi karena Dinas Sosial Mimika tidak punya cukup anggaran untuk operasional, sehingga mereka menitipkan anak-anak diluar,” ujar Wabup JR.
Untuk itu dalam pertemuan tersebut Wabup JR mengajak YPMAK bersama Pemda Mimika mengaktifkan kembali operasional panti.
“Pemda Mimika sudah menyediakan gedung dan fasilitas, mungkin YPMAK bisa memberi suport pada aspek yang lain sehingga panti ini bisa beroperasi kembali,” katanya.
Wabup JR mengungkapkan, anak-anak penghuni panti sebanyak 200 orang itu adalah anak Mimika sebagai penyandang masalah sosial dan mereka itu harus di rehabilitasi mentalnya.
“Soal tenaga ahli bidang rehabilitasi dan pekerja sosial, Dinsos Kabupaten Mimika ada tenaganya. Jadi YPMAK dan Pemda Mimika tinggal membagi tugas,” jelasnya.
Sementara Direktur YPMAK, Vebian Magal mengaku prihatin dengan kondisi terjadi di panti rehabilitasi milik pemerintah yang harus menitipkan para penghuninya di luar karena ketidaktersediaan dana.
Saat ditanya apakah YPMAK tertarik dengan tawaran Pemda Mimika, Vebian mengungkapkan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut.
Menurutnya, Pemda Mimika sudah membangun gedung asrama dan fasilitas lainnya, sehingga kolaborasi dalam operasionalnya harus dibahas sama-sama.
“Ini baru pertemuan awal mungkin pertemuan berikutnya lebih teknis lagi berkaitan dengan peran Dinsos dan YPMAK.Pertemuan berikutnya OPD teknis harus hadir karena menyangkut teknis pengelolaannya,” tutupnya.(mar)
