Timika, fajarpapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktek jual beli jabatan serta praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) masih marak terjadi di Tanah Papua.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria kepada wartawan, Kamis (4/8) di Grand Mozza Hotel.
Dikatakan meski belum melakukan pendalaman terkait masalah itu lanjutnya, pihaknya meyakini masih banyak unsur nepotisme dalam praktek jual beli jabatan di Papua.
“Saya belum lakukan pendalaman terkait jual beli jabatan, tapi saya menduga di Tanah Papua, termasuk Kabupaten Mimika serta Papua Barat terjadi banyak masalah jabatan. Unsurnya lebih karena KKN atau dirasa unsur kedekatan,” ujarnya.
Patria menduga unsur Nepotisme sangat dominan dalam penunjukan orang dalam jabatan karena kedekatan dengan penguasa.
“Ada indikasi seseorang diangkat jadi pejabat bukan karena profesional juga bukan karena kompetensi tetapi karena kedekatan,” urainya.
Ini lanjutnya merupakan sebuah tantangan bagi KPK untuk memperbaikinya karena selain masalah KKN, pihaknya juga mendapat banyak laporan tentang data fiktif, mulai dari Honorer, ASN maupun PNS.
“Kami juga mendapat laporan banyak data-data fiktif, Honorer, ASN dan PNS yang orangnya tidak ada atau dia diwakili orang atau sudah pensiun tapi masih terima gaji,” paparnya.
Oleh karena itu ujarnya, KPK telah berkirim surat ke setiap kepala daerah di Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara untuk menyampaikan empat data yakni data ASN, Honorer, CPNS dan PPPK.
“Kami minta data berapa jumlah ASN, honorer, CPNS dan PPPK harus detail, untuk memastikan datanya benar, karena kan pernah kejadian 280 ASN di Mimika terima gaji bertahun-tahun tapi sudah tidak di sini lagi, dan bahkan mungkin sudah ada yang menjabat di Kabupaten lain,” terangnya.
Patria mengungkapkan pihaknya ingin Kabupaten Mimika kedepannya sebagai Pilot Project untuk perbaikan manajemen kepegawaian daerah berdasar sistem aplikasi yang akan segera diterapkan. (feb)
