Timika, fajarpapua.com – Lambatnya tindakan hukum terhadap koruptor yang sudah berstatus tersangka di Kota Timika membuat banyak pihak terus mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum.
Salah satu kasus misalnya, dua tahun menyandang status tersangka korupsi Sentra Pendidikan dan tidak ditahan membuat kinerja penyidik Polda Papua disoroti. Yang memprihatinkan, ditengah statusnya sebagai tersangka JU malah dipercayakan menduduki dua jabatan penting lingkup Pemda Mimika dengan mengelola anggaran ratusan miliar.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Timika Santa Theresia, Mersi Sundung, menilai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika terus menurun lantaran kasus korupsi Sentra Pendidikan menjadi momok selama dua tahun ini.
Menurutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng telah melakukan kekeliruan (blunder) dalam keputusannya mengangkat pejabat strategis di lingkup Pemkab Mimika, padahal sudah menyandang status tersangka terkait dugaan kasus Tipikor.
Posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan tertinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara, yang mestinya dipercayakan pada orang yang tidak tersandung kasus hukum.
“Kasus Sentra Pendidikan yang kian marak dibahas ditengah masyarakat, dari permasalahan ini akan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Mimika. Di mana seorang tersangka korupsi dari tahun 2021, diberi jabatan penting sebagai Plt Sekda pada tahun 2022. Ini adalah keputusan blunder dari bupati,” ujarnya.
Lagi kata dia, seharusnya ada kajian dan pertimbangan yang matang saat menempatkan pejabat tinggi pratama sehingga tidak menjadi momok di kemudian hari. Ia menduga ada persekongkolan tingkat tinggi demi mengeruk uang rakyat.
“Seharusnya ini menjadi pertimbangan di mana seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diketahui oleh seluruh masyarakat Mimika namun bupati malah mengangkat Ibu JU sebagai Plt Sekda, ada konspirasi apa di balik semua ini?” selorohnya.
Dikemukakan, Mimika sudah menjadi zona merah korupsi, sehingga perlu ada penanganan lebih serius dari aparat berwenang tingkat pusat untuk mengamankan ‘uang rakyat’ Mimika agar tidak dipergunakan melanggar hukum dan peraturan.
Ia meminta Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo agar mengintervensi kinerja Polda Papua menyelesaikan kasus dugaan korupsi Sentra Pendidikan.
“Lapor pak jokowi, Timika sudah jadi zona merah korupsi! Kami meminta agar Kapolri segera evalusi Kapolda dalam hal penanganan kasus korupsi yang jalan di tempat,” tegasnya.
Mersi berharap hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua warga negara tanpa pandang latar belakang sosial dan jabatan harus mendapat perlakuan yang sama. Ia meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Ini soal kepercayaan masyarakat yang telah dinodai oleh para pejabat yang diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Kami ingin agar hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Jika sudah jadi tersangka segera ambil tindakan tegas untuk penyidikan selanjutnya. Jangan dibiarkan berkeliaran seolah tidak terjadi apa-apa,” tutupnya.(tim)
