Fak-Fak, fajarpapua.com– Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).
Menariknya, jika selama ini banyak pihak yang memprediksi Kota Sorong sebagai kandidat utama calon ibukota provinsi baru tersebut, ternyata hal itu salah besar.
Ya…Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dan tim pemekaran ternyata mengusulkan Kota Aimas di Kabupaten Sorong menjadi calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya kepada Komisi II DPR RI.
Masuknya Kabupaten Sorong sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ini ditentukan berdasarkan sejumlah aspek.
“Yang lalu sudah ada konsep bahwa Kota Sorong diusulkan jadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Hanya saja, luasan Kota Sorong hari ini sangat padat dan tidak memiliki prasyarat kehadiran ibu kota provinsi,” ujar Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si saat bertemu dengan anggota Komisi II DPR RI pada 5 September 2022 lalu.
Hal itu juga kembali ditegaskan oleh Mantan Kabaintelkam Mabes Polri saat menghadiri HUT Kabupaten Fak-Fak ke 122, Rabu (16/11) kemarin.
“Tentang Ibukota dinamika sangat kuat karena yang lalu sudah ada konsep usulan di kota Sorong, hanya saja kita melihat luasan wilayah Kota Sorong hari ini sangat padat dan tidak memiliki lagi prasyarat kehadiran ibukota provinsi,” jelasnya.
Dikatakan Pj. Gubernur Papua Barat, Kota Sorong sebagai pintu masuk hadirnya para pihak yang ingin berkolaborasi bersama pemerintah, yakni sebagai kota industri perdagangan.
“Itu sudah sangat cocok dengan areal industri wilayah itu sehingga kita coba menghitung dengan wilayah kabupaten,” tambahnya.
Aspek lainnya lanjut Waterpauw, Kabupaten Sorong merupakan induk pertama dan telah memekarkan sejumlah daerah lain seperti Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, dan Tambrauw sehingga menjadi areal strategis yang diperhitungkan.
Apalagi Kabupaten Sorong berada tepat ditengah dengan luas daerah yang telah dipersiapkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan mencakup 500 hektar.
“Sekarang ini dia siap untuk menyediakan lahan yang cukup besar 500 hektar untuk perkantoran dan fasilitas provinsi,” urainya. (red)
