Jayapura, fajarpapua.com – Pemilu 2024, khususnya pemilihan anggota legislatif, menjadi langkah awal masyarakat tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua memiliki parlemen level provinsi yang terpisah dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
KPU sebagai penyelenggaraan pemilu sejauh ini sudah melakukan persiapan dengan menunjuk anggota KPU Papua sebagai koordinator dan anggota untuk menangani berbagai tahapan pemilu di tiga DOB.
Tiga DOB di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Wamena, dan Provinsi Papua Selatan Ibu Kota Merauke.
Ketua KPU Papua Diana Simbiak mengaku Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama bagi ketiga DOB di Tanah Papua yang akan memiliki keterwakilan di DPR Provinsi di masing-masing DOB dan di DPR RI.
Ketua KPU Papua yang juga membidangi Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga itu menjelaskan untuk memudahkan proses tahapan pemilu, KPU RI melalui Surat Keputusan Nomor 531 tertanggal 22 Desember 2022 telah memberikan penugasan kepada anggota KPU Papua untuk menangani tahapan pemilu di tiga DOB.
KPU RI sudah membagi dan menunjuk anggota KPU Papua untuk menangani tahapan pemilu di tiga DOB sehingga tidak ada masalah prinsip dalam pelaksanaan tahapannya.
Berbagai tahapan sudah dilakukan termasuk pelantikan anggota panitia pemilihan distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS).
Selain itu, KPU Papua juga akan melakukan pencocokan data pemilih yang akan mulai dilaksanakan tanggal 12 Februari hingga 13 Maret mendatang sehingga akan didapat jumlah pemilih pada Pemilu Serentak 2024.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Sumule Tumbo mengaku Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan Provinsi Papua Pegunungan sehingga pihaknya akan mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu serentak karena sebelumnya masih menjadi bagian Provinsi Papua.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPU Papua yang diberi tugas oleh KPU RI sebagai koordinator sehingga nantinya pelaksanaan pemilu bisa berlangsung aman dan lancar tanpa kendala berarti,” harap Sumule.
Sumule Tumbo mengatakan Pemilu 2024 juga menjadi pemilu pertama yang hasilnya kelak mendudukkan calon anggota legislatif, yang meraih suara terbanyak dalam pemilu, di DPR Papua Pegunungan.
Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan termaktub bahwa tugas penjabat gubernur mempersiapkan dan bertanggung jawab memfasilitasi, di antaranya pembentukan MRP.
“Jadi selain menyiapkan pelaksanaan pemilu hingga terpilihnya anggota legislatif yang akan duduk di DPR Papua Pegunungan, (penjabat gubernur) juga menyiapkan MRP yang merupakan lembaga representatif kultural Papua, ” kata Sumule.
Provinsi Papua Pegunungan meliputi delapan kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Nduga.
Sementara itu, Adam Arisoy yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat mengaku terus melakukan sosialisasi terutama kepada pemilih pemula, penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya.
Sosialisasi dilakukan selain melalui tatap muka juga lewat media sosial sehingga masyarakat mengetahui tahapan yang sudah dilaksanakan.
Melalui sosialisasi yang dilakukan KPU, diharapkan calon pemilih mengetahui proses tahapan yang sedang dilakukan sekaligus meningkatkan partisipasi pemilih saat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Selain berpartisipasi dengan mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan, masyarakat juga diharapkan mengawasi prosesnya agar tidak terjadi kecurangan.
Bawaslu
Untuk pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Papua melakukan berbagai program kemitraan guna menggandeng semua elemen masyarakat sekaligus untuk menjaring partisipasi masyarakat.
Anggota Bawaslu Papua Ronald Manoach mengaku ada beberapa program yang saat ini dilakukan, antara lain, kampung pengawasan partisipasi dan kepala suku mitra bawaslu.
Selain itu juga untuk menjaring pemilih pemula dilakukan program “Bawaslu Goes to School” serta menggandeng Dinas Kesbangpol dan KPU sehingga nantinya masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, baik legislatif maupun presiden.
“Kita harus bergotong royong mendorong minat masyarakat hingga ke akar rumput, agar nantinya tidak saja berpartisipasi tetapi juga mengawasi pelaksanaan pemilu, ” kata Ronald Manoach.
Sistem noken
Diana Simbiak mengaku masih ada beberapa distrik terutama di wilayah pegunungan yang berada di pinggiran masih menggunakan sistem noken.
Memang beberapa wilayah terutama yang berada di pinggiran dalam pemilu sebelumnya masih melaksanakan sistem noken.
Namun dalam Pemilu 2024 nantinya tetap mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) dan KTP.
Hingga kini KPU belum melakukan pemetaan wilayah mengenai mana saja yang diprediksi akan menggunakan sistem noken.
Pemetaan belum dilakukan sehingga pihaknya belum dapat memastikan wilayah mana saja yang akan melakukan pemilihan menggunakan sistem noken, namun diperkirakan jumlahnya tidak banyak.
“Memang sampai saat ini di beberapa wilayah terutama di kawasan pegunungan masih menggunakan sistem noken, ” jelas Diana yang menjadi Koordinator KPU Papua Pegunungan.
Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius Fakhiri berharap masyarakat tetap menjaga keamanan menjelang pemilu agar terlaksana dengan aman.
Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang sengaja diembuskan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin daerah ini tidak aman.
Memang dari hasil pemetaan ada sembilan daerah di Papua yang masih kategori rawan gangguan keamanan yakni Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Mimika, Jayawijaya, dan Kota Jayapura.
“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan agar tahapan pemilu dapat berjalan sesuai jadwal,” ajak Kapolda Papua.(ant)
