Jayapura, fajarpapua.com – Kabupaten Mimika termasuk dalam 21 kabupaten/kota di Tanah Papua yang masuk kategori sangat rentan terjadi praktek korupsi.
Hal ini berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tahun 2022 atau sebelum terjadinya pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Pimpinan KPK, Johanis Tanak merujuk pada hasil SPI 2022 mayoritas wilayah di Papua masuk kategori sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi.
Bahkan menurutnya tidak ada satu daerah pun yang masuk dalam kategori TerJaga.
Dijelaskan menurut data KPK ada 21 kabupaten yang masuk kategori sangat rentan yaitu, Kabupaten Biak Numfor (62.81), Nabire (64.07), dan Waropen (45.26).
Kemudian disusul, Kabupaten Sarmi (66.40), Dogiyai (66.29), Paniai (64.97), Intan Jaya (65.44), Puncak (65.19) dan Deiyai (55.62).
Selanjutnya, Kabupaten Puncak Jaya (60.75), Tolikara (62.18), Mamberamo Tengah (63.53), Jayawijaya (61.67), Kabupaten Mimika (51.23).
Lalu, Kabupaten Jayapura (65.30), Keerom (58.30), Asmat (64.06), Mappi (65.92), Boven Digoel (58.40), Merauke (66.89) dan Supiori (65.19).
Sementara tiga daerah yakni Kabupaten Kepulauan Yapen (68.33), Kabupaten Lanny Jaya (68.15) dan Kota Jayapura (70.91) masuk kategori rentan.
Bila dirata-ratakan SPI di Tanah Papua menunjukkan nilai 66.76, yang artinya masih masuk kategori sangat rentan terjadi korupsi.
Meski demikian nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding SPI 2021 yaitu 58.04, namun masih jauh dibawah angka rata-rata SPI nasional 2022 yang ada di angka 71.94.
Gelar Hakordia di Papua
KPK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2023.
Acara dipusatkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura ini, tidak hanya diikuti oleh masyarakat di wilayah Provinsi Papua saja, namun juga dimeriahkan oleh 10 provinsi lainnya yang antusias berpartisipasi.
Sejumlah wilayah tersebut yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Dimana sebelas provinsi ini merupakan wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK.
Dalam peringatan Hakordia yang mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju” ini, Pimpinan KPK Johanis Tanak dalam sambutannya mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” kata Johanis Tanak.
Tanak melanjutkan, keharusan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi di wilayah V membutuhkan komitmen kuat semua pihak.
“Namun di sisi lain, kinerja pemberantasan korupsi di daerah belumlah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, kata Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menyatakan masyarakat dihadapkan pada situasi nasional yang menuntut kita untuk semakin serius dan bersatu dalam memerangi korupsi.
“Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah daerah, imbuhnya, bersama-sama dengan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk korupsi.
“Untuk itu, kami Pemerintah Provinsi Papua bersama-sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, BUMN dan BUMD serta masyarakat dan seluruh stakeholder khususnya di Provinsi Papua mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan,” tegasnya. (hsb)
