Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, Surat Keputusan (SK)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru dan kesehatan di Kabupaten Mimika akan diselesaikan paling lambat akhir bulan ini.
Bupati JR menyatakan, untuk jumlah pegawai tenaga kesehatan dan tenaga guru sekitar 1.886 orang, dimana khusus tenaga kesehatan 1.418 yang ikut tes PPPK, sedangkan tenaga guru 448 orang.
“Yang membuat SK lambat karena dari tenaga guru ini ada yang bermasalah sehingga mempengaruhi proses SK keseluruhan. Makanya saya pastikan bahwa SK itu harus selesai diakhir bulan ini. Target saya, tidak boleh lewat dari bulan ini, karena masalahnya cuman sepeleh, hanya soal penempatan,” ungkap Bupati Johannes Rettob dikonfirmasi wartawan di Hotel Horison Ultima Timika – Papu Tengah usai memimpin rapat koordinasi finalisasi kesiapan MTQ ke XXX se Tanah Papua, Sabtu (15/6/2024)
Kata dia, ada guru yang ditempatkan di satu sekolah, tapi sebenarnya di sekolah tersebut sudah ada tenaga kontrak, sehingga tidak bisa ada dua guru ditempatkan disitu.
“Kita harus cari solusinya, dia kan tes sesuai dengan tempat yang memang kosong, dan itukan berdasarkan hasil verifikasi. Dan itu bukan hanya verifikasi di kabupaten Mimika saja, tapi diverifikasi sampai di tingkat MenPAN-RB, dan itu disetujui bahwa sekolah ini membutuhkan tenaga guru ini,” sebutnya.
Namun, tiba tiba ada beberapa guru yang tidak bisa ditempatkan di sekolah sekolah itu karena sudah ada guru. “Sehingga kita harus cek gurunya yang ada di sekolah itu apakah dia guru kontrak?, kalau dia guru kontrak otomatis guru kontrak ini diberhentikan atau dipindahkan sehingga PPPK yang masuk. Ini yang sementara saya minta ke Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi terkait dengan hal ini. Tapi kita juga berharaplah, jangan juga karena hanya 5 – 6 orang akhirnya yang lain semua tidak terima SK. Ini yang penting,” pungkasnya.
Diketahui hasil ujian P3K Kabupaten Mimika sudah diumumkan sejak April 2023 yang mana tenaga guru sebanyak 448 dan tenaga kesehatan sebnayak 1.418 orang. Namun hingga Juni 2024 SK belum dikeluarkan.(red)
