Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan jawaban atas tuntutan massa Solidaritas Peduli Penerbangan Subsidi yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Perhubungan Mimika, Selasa (29/4).
Bupati Mimika, Johannes Rettob, hadir langsung menemui para pendemo dan mengapresiasi aksi demo yang berjalan tertib.
“Terima kasih sudah datang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Saya senang dan berterima kasih, kalian punya hak menyampaikan aspirasi,” kata Bupati Rettob.
Menanggapi tuntutan warga terkait penghapusan cap zona merah di empat distrik, Bupati menyatakan Pemkab Mimika sangat memperhatikan hal tersebut dan akan membahasnya bersama aparat keamanan.
“Saya akan diskusikan dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim agar stigma ini betul-betul dihilangkan,” ujarnya.
Bupati Rettob menekankan pentingnya jaminan keamanan dari masyarakat untuk mendukung operasional penerbangan.
“Kalau aman, pasti penerbangan akan ada. Kita akan usahakan sebaik mungkin,” tegasnya.
Terkait pembukaan akses penerbangan, Bupati Rettob menjelaskan keamanan tetap menjadi syarat utama.
Terkait infrastruktur, penerbangan Bupati Rettob menjelaskan lapangan terbang (Lapter) Alama sudah dalam kondisi baik, sedangkan lapter Bella dan Hoya ditargetkan selesai tahun ini.
Sementara untuk Lapter Jila, Pemkab akan melakukan tes pendaratan pekan depan setelah proses verifikasi rampung.
Sementara itu, untuk lapter Tsinga dan Aroanop, Bupati Rettob mengungkapkan kendala ketersediaan pesawat Pilatus yang mampu mendarat di daerah tersebut.
a menyebut saat ini jenis pesawat tersebut belum tersedia, namun pemerintah sedang mencari solusi.
Bupati Rettob juga menjelaskan bahwa salah satu alasan maskapai penerbangan, seperti Susi Air, menghentikan operasional ke wilayah pegunungan adalah faktor keamanan. I
Bupati Rettob menekankan kembali pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan demi mendukung layanan penerbangan.
“Susi Air juga tidak mau terbang lagi karena masalah keamanan, tapi kalau masyarakat bisa menjaga keamanan, penerbangan akan kembali,” jelasnya.
Menanggapi batas waktu sebulan yang diberikan warga untuk penyelesaian tuntutan, Bupati berjanji akan berupaya semaksimal mungkin.
Ia meminta agar bila waktu itu terlewati, perwakilan masyarakat langsung berkomunikasi dengannya tanpa perlu melakukan aksi demo kembali. (red)
