Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan antikorupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rettob saat membuka Sosialisasi Manajemen Risiko Strategis, Risiko Operasional, dan Penilaian Efektivitas Pengendalian Korupsi yang digelar Inspektorat Kabupaten Mimika di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Senin (8/6).
Menurutnya enerapan manajemen risiko menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Setiap jenjang memiliki tanggung jawab dan risiko yang berbeda. Karena itu, pemahaman terhadap manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh ASN, mulai dari pejabat hingga staf pelaksana,” ujar Bupati Rettob.
Ia menegaskan, budaya kerja bersih harus dibangun sejak dini agar potensi penyimpangan dan praktik korupsi dapat dicegah sebelum terjadi.
Bupati menjelaskan, terdapat tiga komponen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni tata kelola pemerintahan yang efektif, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Menurutnya, tata kelola pemerintahan berfungsi memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sementara itu, manajemen risiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai hambatan sejak tahap perencanaan program pembangunan.
“Dengan manajemen risiko, pemerintah dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan,” katanya.
Sedangkan SPIP berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, menjaga risiko tetap terkendali, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Johannes menilai penerapan ketiga aspek tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, optimalisasi penggunaan APBD, penguatan integritas ASN, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar berkontribusi dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Mimika, termasuk pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, hingga penanganan penyakit menular seperti malaria.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan kualitas pendidikan di Mimika.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai temuan hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya.
Ia menyebutkan, seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi dari BPKP akan diteruskan oleh Inspektorat kepada masing-masing perangkat daerah untuk segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Temuan yang pernah muncul dalam pemeriksaan sebelumnya hendaknya menjadi bahan pembelajaran. Dengan demikian, perbaikan tata kelola dapat terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kriso berharap kehadiran BPKP dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung penguatan manajemen risiko dan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Menurutnya, BPKP juga membuka ruang konsultasi bagi perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan terkait pengelolaan risiko strategis maupun operasional.
“Harapannya, seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami pentingnya manajemen risiko dan pengendalian intern sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (moa)
