Miris, sangat miris, jika menyimak pernyataan Kepala BPBD Mimika yang mengatakan bahwa ketidakmampuan OPD ini dalam merespons situasi bencana disebabkan oleh armada angkut (truk) yang sedang rusak dan tidak ada armada angkut cadangan serta kehabisan dana penanggulangan bencana.
Aneh bin ajaib. Fakta ini rasanya sulit diterima secara akal sehat oleh masyarakat awam jika dibandingkan dengan APBD Kabupaten Mimika lebih dari 3 triliun rupiah.
Lalu pertanyaan berikut, apakah tidak ada pos dana lainnya yang bisa digunakan untuk mengatasi situasi ini?
Terlepas dari fakta miris di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen mitigasi bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sangat jelek dan terkesan amburadul.
Padahal tahapan penanggulangan bencana (UU No. 24 Tahun 2007) sangat jelas. Dari 4 tahapan penanggulangan bencana, tahap ke-2 yakni kesiapsiagaan terhadap bencana dan ke-3 yakni tanggap darurat tidak berjalan dengan optimal.
Kita tahu Pemda Mimika memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana yang sangat teruji dan kompoten seperti Badan SAR Mimika, Relawan Baznas Mimika dan Team Emergency Respons & Rescue PT. Freeport Indonesia.
Dalam situasi kebencanaan, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting untuk menjalankan potensi tersebut.
Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, maka Mitigasi bencana akan disiapkan dengan baik pula. Dengan demikian dapat ditentukan berapa lama masa tanggap darurat bencana dan berapa lama yang diperlukan untuk melakukan recovery (pemulihan) untuk semua hal yang berhubungan dengan manajemen mitigasi bencana, termasuk didalamnya adalah keberpihakan pengganggaran dalam penanggulangan bencana.
