Timika, fajarpapua.com
Sekitar 1.500 karyawan PT Freeport Indonesia, sub kontraktor dan privatisasi, sejak pukul 03.30 WIT hingga Senin (24/8) siang, memblokade jalan tambang di Mile 72 Ridge Camp Tembagapura.
Salah seorang sumber dari lokasi kejadian melaporkan massa menuntut PT Freeport segera menyiapkan bus SDO agar mereka bisa turun Timika.
"Kami tidak mau diisolasi terus begini. Kami minta Freeport siapkan bus SDO supaya kami bisa kunjung keluarga di Timika," ungkapnya.
Dikatakan, percuma saja mereka diisolasi sebab aktivitas harian seperti biasa. "Sampai kapan kami begini? Jangan jadi alasan supaya kami kerja terus, kami juga mau jengkuk keluarga di Timika," bebernya.
Juru Bicara (Jubir) PT Freeport Indonesia, Riza Pratama menyayangkan aksi blokade jalan yang dilakukan sejumlah karyawan.
Menurut Riza, kebijakan mengisolasi wilayah Tembagapura selama enam bulan ini semata-mata untuk mengeliminir perkembangan Covid 19 di wilayah itu.
"Keselamatan dan kesehatan karyawan adalah prioritas perusahaan. Demo yang terjadi sangat disayangkan karena kami masih mencari solusi atas persoalan transportasi," ungkap Riza dalam rilis yang diterima Fajar Papua belum lama ini.
Dikatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan para karyawan untuk mencari solusi terbaik dan memitigasi dampak-dampak kedepannya.
Pernyataan Riza sekalugus menjawab pemberitaan media ini terkait sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia di Tembagapura yang mengaku depresi dengan situasi.
Ditengah terus meningkatnya kasus covid 19, mereka terpaksa terus terkungkung di tempat tersebut.
"Tolong kapan kami turun, kapan kami terus bertahan di sini," ungkap WW, salah seorang karyawan ketika menghubungi Fajar Papua, Sabtu.
WW dan sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Privatisasi, Kontraktor menduduki Kantor HRD PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Jumat pekan lalu.
Karyawan kecewa karena manajemen tidak memberikan jawaban jelas untuk permintaan bus SDO bagi karyawan yang hendak turun ke Timika. Mereka yang berdemo rata-rata sudah tinggal diatas 6 bulan belum juga turun kunjungi keluarganya di Timika.
“Banyak karyawan yang depresi, banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Sudah dua kali karyawan gelar demo yakni tanggal 10 Agustus lalu, waktu itu HRD PTFI meminta waktu tiga hari memberikan jawaban.
Ternyata sampai Rabu, Kamis tidak ada jawaban jelas sehingga Jumat kami demo lagi di Kantor HRD. Jawaban manajemen tidak jelas, sehingga karyawan kecewa dan depresi sehingga mereka duduki lagi kantor HRD,” kata koordinator Demo Karyawan Tembagapua, Yonpis Tabuni kepada Fajar Papua.
Kebijakan manajemen saat ini tidak menggunakan aturan lama dimana kerja lima hari off dua hari atau kerja liima hari off tiga hari.
"Sekarang karyawan mau turun harus ajukan cuti. Kemudian bagi karyawan yang sudah enam bulan belum pernah turun, saat mau turun tidak ada jawaban dari Manajemen HRD PTFI. Demo kami sesungguhnya yang kedua kali karena tidak ada kejelasan manajemen atas permintaan bus SDO yang setiap hari turun ke Timika," tukasnya.
Yonpis menuturkan, Tembagapura cukup tinggi kasus pelecehan seksual, cukup banyak karyawan yang depresi. Hal ini disebabkan karena sudah sekian lama mereka tidak pernah turun kunjungi keluarga di Timika.
"Kegiatan sehari-hari hanya kerja, kerja dan kerja. Kalau off hanya di mess saja istirahat. Kondisi seperti ini bagaiamana karyawan tidak stress? depresi, bahkan lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji. Konsentrasi dan semangat kerja sangat terganggu, dan sebaiknya manajemen dapat memberikan fasilitas bus sehingga mereka bisa turun ke Timika," tukasnya.
Perusahaan pada masa pandemi Covid 19 sudah mendatangkan tenaga medis baik dokter, perawat dari luar. Perusahaan juga mendatangkan psikolog untuk menangani karyawan yang mengalami depresi dan stress.
Untuk yang mau turun cuti, karyawan harus mengikuti PCR. "Kami minta manajemen tolong berkoordinasi dengan pemerintah yang punya wilayah agar karyawan tidak susah sampai di rumah mereka di Timika," tukasnya.(red)