Timika, fajarpapua.com
Aparat penegak hukum baik kepolisian Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Jayapura, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua diminta mengusut dugaan penyelewengan dana pembelian sticker di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika yang nilainya mendekati Rp 1 miliar lebih.
Sumber terpercaya Fajar Papua, Senin (24/8) mengatakan, dana pembelian sticker diduga diselewengkan dan dibagi-bagi ke sejumlah bagian di dinas tersebut.
"Kalau bisa BPK, Jaksa atau Polisi bisa periksa karena pembelian sticker harganya tidak sesuai dengan harga sticker. Dana itu sudah dibagi, dan yang terima ada pejabat dan juga staf," ungkap sumber tersebut.
Bahkan untuk menghilangkan jejak bagi-bagi dana tersebut, diduga kontrak hendak dirubah.
"Jangan biarkan ini terjadi. Kalau bisa dinas lain juga diperiksa, karena sudah kasat mata terjadi penyelewengan anggaran," bebernya.
Contohnya, kata dia, harga menu untuk pasien Covid 19 yang menginap di shelter perlu ditelusuri. Sebab yang dia tahu, harga dinaikan dan tidak sesuai standar umum.
"Korupsi kecil-kecil begini yang membuat dana ratusan miliar ini hilang tidak berbekas," paparnya.
Kepala BPBD Mimika, Yosias Losu saat dikonfirmasi Selasa (24/8) membantah informasi tersebut.
"Itu informasi tidak benar," ungkap Lossu singkat.
Ketika ditanya lagi informasi yang benar bagaimana, Yossu hanya menjawab informasi tersebut salah.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Timika mengaku sedang mempelototi penggunaan dana Covid 19 tahun 2020 yang mencapai Rp 234 miliar.
Sesuai hasil laporan sementara Badan Keuangan Daerah (BKD) kepada tim pengawas kejaksaan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendapat alokasi Rp 10 miliar.
"Katanya dana itu untuk koperasi dan UMKM serta pembagian makanan kepada masyarakat. Apakah realisasi sesuai laporan, kami akan telusuri," kata Kepala Kejaksaan Negeri Timika, Mohamad Ridosan SH, MH didampingi Kasi Pidsus Donny S. Umbora SH ketika dikonfirmasi Fajar Papua belum lama ini di ruang kerjanya.
Sisa dana Covid-19 Kabupaten Mimika tahun anggaran (TA) 2020 yang belum terpakai sebesar Rp 40 miliar dari total yang dianggarkan Rp 234 miliar.
"Anggaran yang direfocusing dan direalokasi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk penanganan Covid 19 pada APBD 2020 sebesar Rp 230 Miliar. Sampai Agustus ini yang belum cair sebesar Rp 40 miliar. Kami sudah ingatkan semua OPD supaya gunakan dana ini baik-baik," ungkapnya.
Ridosan mengatakan, selain melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap dana yang sudah digunakan, pihaknya melakukan upaya prefentif penertiban administrasi pengelolaan anggaran demi menghindari kebocoran dan penyalagunaan.
“Kami tim Kejaksaan Negeri Timika turun mengawasi dan melihat OPD-OPD di lingkungan Pemkab Mimika mengenai alur penggunaan dana Covid 19 ini. Kami datang ke Badan Keuangan Daerah menanyakan penggunaan dana seperti apa dan OPD-OPD mana saja yang terima. Termasuk kami turun ke Hotel Mozza dan tanya mengapa pemerintah menggunakan fasilitas di Hotel Mozza,” tukas Ridosan.
Dikatakan, dalam stuktur tim Gugus Covid 19, Kejaksaan masuk dalam bagian akuntabilitas dan pengawasan dengan tugas mengawasi OPD pengguna anggaran.
"Artinya anggaran yang mereka gunakan jika ada yang belum lengkap maka jaksa minta mereka lengkapi dan perbaiki laporan sesuai dengan yang digunakan," tukasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Donny menjelaskan alur penggunaan dana Covid 19 sesuai keterangan Badan Keuangan Daerah (BKD) berawal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan Rencana Kegiatan Belanja (RKB) ke BKD, selanjutnya BKD mencairkan dana ke rekening masing-masing.
"Dana yang dicairkan itu masuk di pos Biaya Tak Terduga OPD masing-masing. Dicairkan dalam bentuk Tambahan Uang (TU), pakai dulu baru dipertanggungjawabkan," tukasnya.
Lanjut dia, dana Covid-19 dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk bidang kesehatan, stimulus ekonomi, serta jaringan pengamanan sosial.
Sejak Maret hingga Agustus ini, dana yang sudah terpakai sebesar Rp190 miliar dan belum terpakai atau belum cair dari kas daerah (Kasda) sebesar Rp 40 miliar.
“Kami turun untuk pengawasan bukan untuk penyelidikan. Masih terlalu prematur karena ini masih pertengahan tahun anggaran. Nanti setelah LPJ atau laporan akhir bulan Desember baru kita tahu untuk apa saja dana Covid ini digunakan,” terang Donny.
Soal pembagian dana Covid, kata dia, untuk bidang kesehatan sekitar Rp 90 miliar, BPBD diatas Rp 10 miliat untuk pengadaan tandon air, brosur, sosialisasi. Selanjutnya, Dinas Pemukiman dan Pertanahan untuk pengelolaan shelter dan pembukaan lahan serta penggusuran lokasi pemakaman Covid.
Selanjutnya, Dinas Koperasi untuk bantuan UKM dan koperasi sebesar Rp 10 miliar.
Dinas Pendidikan sebesar Rp 3 miliar untuk pembuatan tempat cuci tangan di sekolah-sekolah.
"Dana lain untuk sewa sekretariat di Hotel Mozza dan pengeluaran - pengeluaran lain," tukasnya.(tim)