Timika, fajarpapua.com
Sekretaris II PHS Tsingwarop, Elfinus Jangkup Omaleng menyatakan nasib warga yang turun dari Kampung Banti, Waa, Kimbeli dan Opitawak yang sudah setahun berada di Timika sangat memprihatinkan. Hingga kini mereka tidak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun PT Freeport Indonesia (PTFI).
Lantaran kehabisan bahan makanan dan ketiadaan tempat tinggal yang layak, warga terpaksa tinggal bersama keluarga di Timika.
“Mereka turun bukan atas kemauan mereka sendiri. Ini akibat situasi keamanan yang tidak kondusif di Banti, Waa, Kimbeli dan Opitawak. Yang suruh mereka turun aparat sendiri baik pemerintah maupun aparat keamanan. Mestinya mereka dikasih rumah, biaya hidup sehari-hari,” kata Elfinus kepada Fajar Papua, Jumat.
Dikatakan, awalnya mereka sebagai pengungsi dan setiap hari diberi bantuan, namun sekarang tidak ada lagi.
“Saya mau tanya mereka turun atas kemauan mereka sendiri atau kemauan pemerintah?. Pemerintah harus bertanggungjawab atas hidup mereka di Timika,” tegas Elfinus lagi.
Masyarakat, lanjut dia, menjadi korban aksi baku tembak antara aparat dan kelompok KKB beberapa waktu lalu.
Mereka tinggal di Timika bersama keluarga dan dalam satu rumah dihuni tiga hingga lima kepala keluarga.
“Sudah tidak layak dan tidak sehat lagi mereka tinggal serumah. Pemerintah atau Freeport tidak pernah pikirkan nasib dan masa depan mereka seperti apa,” tukasnya.
Menurut dia, semestinya pemerintah menyediakan lahan pengungsian untuk warga agar bisa digarap. Sebab nasib yang mereka alami akibat korban kepentingan pemerintah dan perusahaan.
Pemerintah juga diminta mendata warga Banti, Waa, Kimbeli dan Opitawak yang saat ini ada di Timika. OPD yang bertugas diminta berkoordinasi dengan kepala kampung dan kepala distrik untuk mendata para pengungsi.
“Ini penilaian kami pemerintah gagal mengayomi, melindungi warganya yang tertimpa bencana. Mereka korban dari aksi baku tembak antara aparat dan KKB, lalu warga dibiarkan urus sendiri hidpnya di Timika,” terang Elfinus. (tim)
