Timika, fajarpapua.com
Bupati dan Wakil Bupati terikat dalam satu paket kepemimpinan. Ketika bupati berhalangan hadir, otomatis wakil bupati yang mewakili.
Namun tidak sama halnya dengan Humas Protokoler Pemda Mimika. Diduga memang disengaja, sudah beberapakali wakil bupati Mimika tidak dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan.
Paling anyar, Sabtu (12/9). Wakil Bupati (Wabup) Johannes Rettob S.Sos, MM meninggalkan acara peresmian Gereja Pentakosta di jalan Freeport lama dekat Lanal Timika.
Wabup JR meninggalkan acara tersebut dengan rasa kecewa. Hal itu dikarenakan tidak adanya koordinasi dari panitia yang meminta agar Plt Sekda juga hadir untuk meresmikan gereja mewakili Bupati Mimika sedangkan saat itu dirinya selaku Wakil Bupati Mimika juga hadir atas undangan pendeta Gembala Jemaat Gereja tersebut.
Pantauan Fajar Papua, kejadian memalukan itu berawal saat pembawa acara (MC) meminta Plt Sekda menandatangani prasasti peresmian mewakili Bupati Mimika, bukan Wabup. Melihat hal itu, Wabup JR bergegas meninggalkan tempat acara dengan rasa kecewa.
Sebenarnya kasus ini terkait persoalan etika pemerintahan dan ketidakprofesionalan Humas Protokol Pemerintahan Pemkab Mimika.
"Hari ini ada acara peresmian gereja dan pentabhisan gedung gereja pantekosta. Saya diminta untuk hadir oleh Gembala Jemaat gereja ini Ibu Pendeta Maharani Wanggai sejak tanggal 3 September 2020 dan saya sudah nyatakan saya datang. Kalau wakil bupati sudah datang secara etika pemerintahan Wabup yang menandatangi prasasti bukan Plt Sekda meskipun dia didelegasikan oleh Bupati. Kemudian saya dikasih undangan dua kali, karena awalnya saya bilang ke Ibu Pendeta Maharani saya belum terima undangan,” ujar Wabup JR dengan nada kecewa, Sabtu siang.
Dikatakan, sekitar pukul 10.16 WIT hari peresmian panitia menelepon dirinya untuk hadir meresmikan gereja. Dia menjawab dalam perjalanan menuju tempat acara.
Sebagai Wabup, JR mengaku datang karena menghargai undangan, meskipun Humas dan Protokoler Pemkab Mimika tidak menginfokan dirinya untuk datang menghadiri persemian tersebut. Padahal saat itu pegawai Humas ada di tempat acara.
“Saya marah pegawai Humas dan meminta mereka pulang. Humas tidak bisa koordinasi dengan panitia harusnya wakil bupati yang tandatangan prasasti bukan Plt Sekda," tegas Wabup JR marah.
Saat peresmian, pembawa acara menyatakan peresmian dilakukan oleh Bupati Mimika yang diwakili Plt Sekda, padahal wakil bupati juga hadir.
"Dari etika pemerintahan mereka tahu aturan, saya datang lebih awal karena menghargai undangan. Di undangan tertulis sebagai wakil bupati. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, humas protokoler harap paham dan mengerti etika pemerintahan, tidak boleh seperti itu. Ini membuat malu wakil bupati dihadapan orang banyak. Humas harus cermati baik-baik kalau bupati tidak ada otomatis ada wakil bupati. Tetapi kalau bupati dan wakil bupati tidak ada bisa didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Kita lihat urutannya jelas ada Sekda, Asisten, baru kita tunjuk kepada yang lain itu aturannya," tegas Wabup JR.
Dia mengingatkan, bupati dan wakil bupati satu paket. Ketika ada hajatan atau undangan apapun jika bupati ada dan wakil ada tidak mungkin wakil berdiri memberi sambutan, itu yang namanya etika pemerintahan.
"Sangat disayangkan kejadian ini karena panitianya tidak benar juga. Panitia sudah lihat saya ada duduk walaupun ada perintahnya langsung dari bupati yang mendelegasikan ke Sekda tetap tidak boleh,” tegas Wabup JR.
Dia mengatakan, dirinya menghadiri undangan itu sebagai bentuk penghargaan terhadap pendeta dan jemaat yang sudah mengundangnya sejak tanggal 3 September 2020.
“Kalau saya tahu macam begitu tadi saya tidak datang. Tapi ini saya menghargai undangan mereka, apa lagi langsung dari gembala jemaatnya. Ini persoalan etika pemerintahan dan juga Ibu Plt Sekda harus tahu diri kalau panitianya salah, ditegur panitianya itu tugasnya Sekda karena ada wakil bupati di acara itu,” jelas Wabup JR.
Ia mengemukakan, pejabat Sekda sebelumnya Marthen Paiding walaupun dari sisi usia lebih tua namun di depan umum masih menghargai orang lain.
"Itu etika pemerintahan yang harus dijaga dan beliau (Pak Marten) tahu itu," ujarnya.
Sudah Terjadi Beberapakali
Menurut Wabup JR, peristiwa menyakitkan yang dialaminya bukan baru pertamakali terjadi.
Sebagai Wabup dirinya tidak pernah diberitahu agenda yang berkaitan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Yang pertama, kejadian pelantikan Anak Mimika Milenaial (ATM). Pengurus dan panitia datang membawa surat resmi meminta diriinya hadir bahkan mereka meminta agar Wabup JR melantik mereka.
Namun Wabup JR sampaikan tidak boleh karena itu organisasi massa maka yang lantik harus pendiri. Dirinya hadir mewakili pemerintahan.
Misalkan kalau dirinya tidak hadir bisa diwakili oleh Kesbanpol atau pejabat lainnya.
Berkaitan dengan acara ini, Humas dan Protokoler tidak menginformasikan tapi dirinya datang tepat waktu. Karena acaranya belum mulai Wabup JR kembali ke rumah, sebab panitia menginformasikan penyambutan dengan tarian.
Ternyata pada acara tersebut Humas Protokoler Pemkab juga sudah hadir namun mereka tidak menginformasikan ke Wabup JR kalau sudah ada yang ditugaskan yakni staf ahli Paskalis Kirwelakubun.
“Paskalis tahu diri dan menelepon saya menanyakan saya di Timika atau diluar. Karena saya di Timika maka saya yang datang tapi memang saya sudah datang cuma acara belum mulai makanya saya kembali ke rumah. Humas ada di tempat acara pelantikan pengurus ATM tapi mereka tidak menghubungi saya, saya dihubungi oleh Staf Ahli Paskalis," terang Wabup JR heran.
Kasus kedua, lanjut dia, terkait LKPJ Bupati. Untuk kasus ini, Wabup JR menilai ada upaya oknum tertentu sengaja mendesign agar dirinya tidak hadir.
"Pembahasan LKPJ mereka sudah tahu dari minggu sebelumnya tapi mereka tidak menginformasikan ke saya. Sekwan juga demikan tidak menghubungi saya. Waktu sudah berangkat ke Jayapura ikut pertemuan Pesparawi dan saya pertanyakan rapat LKPJ baru undangan dikirim melalui WA ke saya. Luar biasa," ujar Wabup JR geleng kepala.
“Saya tidak tahu juga tapi mungkin mereka sengaja untuk buat supaya saya tidak hadir,” tambah Wabup JR kecewa.
Yang ketiga, kedatangan Staf Ahli Menhub, Buyung. Kata dia, Buyung bersama dirinya terbang dari Jakarta dalam satu pesawat.
"Mereka mau pertemuan soal sekolah pilot tapi saya juga tidak dihubungi. Saat di bandara Pak Buyung telepon saya lalu saya datang ternyata sampai di sana ada Humas Protokoler Pemkab dan Asisten I. Memang mereka luar biasa," tutup Wabup JR.(tim)