BERITA UTAMAMIMIKApinpost

Wabup JR Minta Kormi Mimika Jelaskan Dualisme Kepengurusan, Ajak Semua Cabor Bergabung

pngtree vector tick icon png image 1025736
13
×

Wabup JR Minta Kormi Mimika Jelaskan Dualisme Kepengurusan, Ajak Semua Cabor Bergabung

Share this article
Rettob
Wabup Johannes Rettob saat menggelar pertemuan bersama pengurus Formi.

Soal pengajuan hak paten terhadap produk tarian lokal asal Kamoro, dia mengatakan sangat setuju supaya hak intelektual masayarakat setempat tidak diambil pihak lain.

“Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu meminta Pemkab untuk mengajukan pendaftaran hak paten sebuah produk. Dengan hak paten atau hak cipta warga dapat royalti jika orang hendak memakai produk mereka ini,” ucapnya.

Klik iklan untuk info lebih lanjut

Pemkab Mimika, lanjut Wabup JR sangat mendukung program yang diajukan Kormi. Terpenting program realistis dan detail yang bisa dikerjakan setiap tahun pada semua bidang, komisi, dan cabor.

Intinya saat ini kedudukan KONI dan KORMI berada dalam satu level. Kalau sebelumnya masih Formi, tepi sekarang berubah menjadi Kormi.

Pemkab pada semua tingkatan wajib memfasilitasi kehadiran Kormi karena Kormi diatur UU di Republik Indonesia ini.

“Semua usulan program dan anggaran silahkan dirasionalisasi ulang dengan program realistis setiap tahun, dan ajukan propsal ke Bupati Mimika. Silahkan pengurus cari waktu untuk bertemu dengan Bupati Mimika dan hanya bupati yang bisa beri disposisi untuk mengakomodir program dan anggaran Kormi kepada panitia anggaran,” papar Wabup JR.

Sekretaris Kormi Mimika Habel Taime, SE MM mengemukakan, kepengurusan saat ini sudah ada perubahan.

Perubahan dilakukan dalam pertemuan Muslub yang dihadiri Ketua Kormi Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai dan Ketua Umum Kormi Mimika, Ausilius You, SPd MM.

Perubahan terjadi pada beberapa nama dan SK sudah ada di pengurus. Perubahan kedua, saat Sekretaris Kormi Provinsi Papua ada di Timika dan meminta pengurus yang tidak aktif bekerja silahkan dganti dengan pengurus lain yang mau bekerja.

SK perubahaan masih ada di provinsi termasuk dengan Ketua Umum.

“Memang ketua umum secara administrasi melekat pada jabatan Sekda, tapi sekda Mimika selalu berubah-ubah maka sesuai hasil konsultasi pengurus Kormi Mimika dengan Pengurus Kormi Pusat dan pengurus Kormi Provinsi bisa ketua umum satu tingkat diatas Sekda. Untuk itu kami kormi Mimika memohon kesediaan Bapak Wakil Bupati menjadi Ketua Umum Kormi Mimika,” jelas Habel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *