Jakarta, Fajarpapua.com – Isu mengenai Mobil Mewah jadi taruhan marwah kpk akan menjadi topik pembahasan sejumlah pihak selama beberapa waktu kedepan.
Hal ini mencuat setelah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengkonfirmasi bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI telah menyetujui anggaran KPK tahun 2021.
Didalamnya tercantum pengadaan mobil dinas untuk Pimpinan KPK, Dewan Pengawas serta Pejabat Struktural didalam lingkungan KPK.
Untuk ketua KPK disebutkan mendapatkan anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp. 1,45 milliar dengan mesin diatas 3.500 cc. Sedangkan untuk ke empat wakil ketua KPK dianggarkan pengadaan masing-masing sebesar Rp. 1 milliar.
Dewan pengawas yang mendapatkan anggaran pengadaan mobil sebesar masing-masing Rp. 702 Juta menyatakan menolak penganggaran tersebut.
Penolakan tersebut didasarkan karena pihak Dewan Pengawas tidak mengetahui siapa yang mengusulkan anggaran tersebut.
“Dewas sama sekali tidak mengetahui tentang usulan pembelian mobil dinas untuk Dewas termasuk Pimpinan KPK. Kami menolak mobil dinas tersebut.” Ungap anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dengan tegas.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya termasuk didalamnya Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina.
Mobil Mewah Jadi Taruhan Marwah KPK
Namun Tumpak mengatakan bahwa hal ini sudah pernah di sampaikan sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk. Namun masih dalam polemik dan perdebatan didalam KPK. Tumpak menjabat sebagai Komisioner KPK pertama.
Seorang mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa mobil dinas ini tidaklah tepat, sebab didalam KPK ada budaya organisasi dan Coe of Conduct. KPK di arahkan menjadi Role Model bagi Lembaga lainnya termasuk didalamnya pengelolaan anggaran.
Apabila KPK menerima pengadaan mobil dinas tersebut maka bisa jadi Mobil mewah jadi taruhan marwah KPK dan bisa memberikan efek yang kurang baik.
Senada dengan Samad, seorang mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang pun menegaskan bahwa dirinya selama 4 tahun melakukan pemburuan dan mengejar koruptor juga menggunakan mobil standar dan tidak ada masalah dengan itu.
“target kita kan jelas koruptor. Pakai Gojek aja bisa, lebih enak bisa kemana mana tidak tertahan macet.” Ujar Saut
Kinerja KPK dari awal dinilai tetap maksimal bermodalkan uang transport dan tanpa mobil mahal, tetap berhasil dan tetap datang kekantor tanpa ada masalah apapun tambah Saut menegaskan kembali.
“Menurut catatan ICW, sekitar ada dua point kegiatan KPK yang menunjukan Super nya pimpinan KPK, yaitu masalah gaji dan anggaran mobil ini.” Ucap Kurnia.
Dia pun melanjutkan bahwa praktik hedonisme ini bukan hal baru dan membuat kaget ( seharusnya ) sebab Ketua KPK Firli saja telah menunjukan dengan memakai Helikopter mewah beberapa waktu lalu.
