Jayapura, fajarpapua.com – Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mendorong 2.834 guru honorer atau non-ASN pada jenjang SMU, SMK dan SLB di wilayahnya dapat menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud RI.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Selasa mengatakan berdasarkan analisis kebutuhan guru ideal di Bumi Cenderawasih per Desember 2019, idealnya 10.910 sedangkan guru ASN yang ada tercatat 4.472, maka pihaknya kekurangan guru sekitar 6.441.
“Mengingat kebutuhan guru tersebut, maka kami rekrut dan usulkan guru honorer yang ada kini berjumlah 2.834, baik yang ada di dapodik maupun belum, semuanya harus mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.
Menurut Christian, sebanyak 2.834 tenaga pendidik tersebut hanya berada di tingkatan SMU, SMK dan SLB di Papua, sementara jenjang PAUD, TK, SD dan SMP, pihaknya sedang mempersiapkan surat ke kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih.
“BSU ini baru dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga bantuan ini sangat tepat diberikan kepada guru-guru non-ASN yang selama ini juga terdampak COVID-19,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya sangat menyambut baik kebijakan membantu guru-guru non-ASN tersebut dan diharapkan semua guru honorer di Papua harus dapat dan tidak boleh terabaikan.
“Kami akan pelajari kebijakan ini dan mempersiapkan data yang dibutuhkan agar semua terakomodir,” katanya.
Sebelumnya, Mendikbud RI Nadiem Makarim ketika rapat bersama Komisi X DPR RI mengatakan rencananya tenaga pendidik honorer atau non-ASN akan mendapat giliran menerima BSU dari pemerintah, selain akan ada kejelasan dari status kepegawaiannya.
Target dari BSU tersebut adalah dua juta guru akan mendapatkan bantuan total anggaran Rp3,6 triliun, di mana direncanakan jumlah yang bakal diterima setiap guru non-ASN tersebut mencapai Rp1,8 juta yang diberikan pada November 2020.
Tidak hanya guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, tapi guru non-ASN di sekolah swasta juga akan mendapatkannya, sedangkan persyaratannya agar tenaga pendidik non-ASN mendapatkan BSU adalah merupakan WNI, tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, bukan ASN, tidak mengikuti program kartu pekerja dan berpenghasilan di bawah Rp5 juta.(ant)
