Timika, fajarpapua.com – Sebaran guru yang tidak merata antara sekolah yang ada di Kota Timika dengan sekolah di pedalaman mengakibatkan ketimpangan dunia pendidikan di daerah ini.
Hal ini dibuktikan dengan naiknya Indeks Pendidikan Kabupaten Mimika yang hanya terjadi di sekolah yang ada wilayah kota.
Sementara di pedalaman dan pesisir masih banyak ditemukan siswa sekolah dasar yang belum bisa membaca.
Melihat hal ini Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob kepada wartawan usai mengikuti Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Rabu (9/2) mengatakan melihat kondisi ini Kabupaten Mimika harus membuat peta Indeks Pendidikan di setiap distrik.
“Secara keseluruhan indeks pendidikan kita naik tapi itu hanya sekolah yang di wilayah kota, untuk itu harus dibuat peta Indeks Pendidikan supaya bisa jelas berapa Indeks Pendidikan setiap distrik,” ujar Wabup JR.
Di Kabupaten Mimika sendiri lanjutnya, saat ini terjadi ketimpangan persebaran jumlah tenaga pendidik di dalam kota dengan pedalaman maupun pesisir.
Selain itu kata Wabup JR, Kabupaten Mimika sendiri masih kekurangan banyak guru untuk mengajar di 111 sekolah yayasan maupun 76 sekolah negeri
“Kondisi real ada sekolah yang gurunya berlebihan, namun disisi lain ada juga yang tidak ada gurunya sama sekali, artinya persebaran guru tidak merata,” katanya.
Dikatakan Wabup JR, dari beberapa kali melakukan kunjungan ditemukan fakta kebanyakan sekolah di daerah pesisir dan pedalaman kekurangan tenaga pengajar.
Bahkan lanjutnya, ada sekolah di pedalaman yang mempunyai lebih dari 200 murid akan tetapi guru yang ada cuma tiga.
“Akibatnya kualitas pendidikan di pedalaman dan pesisir jauh tertinggal, sehingga sangat lumrah kita banyak menemukan siswa sekolah dasar yang tidak bisa membaca,” jelasnya.
Menurut Wabup JR, kondisi ini terjadi karena banyak guru di Timika yang setelah pengangkatan sebagai pegawai negeri langsung memilih pindah ke kantor dinas atau pindah tugas ke kota.
“Mereka masuk ikut tes pegawai negeri formasi guru, dan setelah jadi pegawai negeri dia langsung pindah ke kantor dinas, dan akibatnya ini yang terjadi,” ucapnya.
Wabup JR juga mengkritik banyak guru kelas yang saat ini berada disejumlah dinas lebih memilih menjadi bendahara, ataupun tata usaha.
“Padahal dia ini guru, sudah jadi guru jadi pegawai negeri terus kabur dari guru. Ini mungkin terjadi tidak hanya di Mimika, tapi yang pasti saat ini Mimika sedang kekurangan guru,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya berharap pada tahun 2022 pemerintah lebih mengedepankan dan fokus pada dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan hal utama untuk meningkatkan SDM kedepan.
“Dan saya sudah sampaikan kepada kepala BKD SDM untuk mendata semua guru-guru yang ada di dinas, dan kita kembalikan lagi ke sekolah,” tegas Wabup JR. (feb)
