Timika, fajarpapua.com – Sekretaris Komisi C DPRD Mimika Saleh Alhamid mempertanyakan rencana para kepala sekolah SMP di Mimika yang dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan studi banding di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.
“Kalau secara tiba-tiba akan ada kegiatan studi banding para kepala sekolah SMP ke Toraja Utara yang bukan merupakan kota studi seperti Jogjakarta, Malang, Jakarta, Bandung dan lain-lain, apalagi bertepatan dengan ada kegiatan Pilkada di sana, saya punya dugaan jangan sampai hal ini ditarik-tarik ke unsur politik,” kata Saleh di Timika, Jumat.
Saleh malah mempertanyakan keseriusan kegiatan studi banding ratusan kepala sekolah SMP itu di saat hampir seluruh daerah di Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran tatap muka hingga kini belum diperbolehkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).
“Mau studi banding apa di sana? Memangnya pengelolaan sistem pendidikan di Toraja Utara itu sudah sangat luar biasa sehingga guru-guru dan kepala sekolah dari Mimika ramai-ramai pergi untuk melakukan studi banding di sana. Ingat, kita masih ada dalam situasi darurat pandemi COVID-19, aktivitas belajar-mengajar tatap muka sampai sekarang belum diperbolehkan,” kata politisi dari Partai Hanura itu.
Berdasarkan informasi yang diterima Komisi C DPRD Mimika, katanya, kegiatan studi banding para kepsek SMP se-Mimika di Toraja Utara akan dilakukan selama 14 hari mulai 30 November hingga 14 Desember.
Menurut Saleh, jika kegiatan itu dilaksanakan maka akan bertepatan dengan penyelenggaraan Pilkada di Toraja Utara sehingga dikhawatirkan ada rencana pengerahan massa secara tersistematis dari Mimika untuk memenangkan kandidat tertentu.
“Yah, kita khawatir ini pengerahan massa terselubung yang dikemas dalam acara studi banding untuk menyukseskan salah satu kandidat di sana. Kami akan sampaikan kepada pimpinan Komisi C untuk mengundang secara khusus Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika guna mempertanyakan kebenaran rencana itu. Apalagi jika kegiatan tersebut menggunakan APBD Mimika untuk biaya perjalanan, akomodasi dan lain-lain para peserta,” ujarnya.
Saleh meminta Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar bersikap tegas melarang kegiatan tersebut yang sarat dengan muatan dan kepentingan politik.
