Timika, fajarpapua.com – APBD Mimika yang bernilai Rp 4 triliunan belum sepenuhnya jatuh ke tangan masyarakat Kabupaten Mimika.
Fakta yang tidak kalah miris, APBD yang mestinya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat terutama wilayah pesisir, pedalaman dan pegunungan itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melanggengkan kekuasaan.
Teranyar, rencana keberangkatan para kepala sekolah (Kepsek) SMP di Kabupaten Mimika ke Toraja Utara dengan alasan berlibur (sebelumnya studi banding) ditentang sejumlah pihak terutama wakil rakyat.
Meskipun terkini Kepala Dinas Pendidikan Jenny O Usmany membantah keberangkatan tersebut menggunakan dana APBD (tapi dana pribadi), namun dewan tetap meminta penyidik kepolisian, kejaksaan dan KPK harus mengusut tuntas hal ini.
Drs Leonardus Kocu, anggota DPRD Mimika kepada Fajar Papua Rabu (25/11) meminta para pejabat Pemda Mimika dan sejumlah kontraktor besar yang selama ini menikmati APBD Mimika tidak menggunakan uang tersebut untuk menyukseskan kepentingan di daerah lain.
“Sangat kasihan, kita harus benar-benar menyadari ini. Kasihan masyarakat Amungme dan Kamoro di pesisir dan pedalaman. Mereka hidup miskin padahal APBDnya sangat besar. Ini karena mental pejabat kita, kontraktor-kontraktor besar yang menguras APBD lalu pakai dana itu untuk kepentingan mereka di daerah lain,” tegasnya.
Dia mengemukakan, APBD Mimika tidak lebih dari ATM yang sesekali waktu diambil baik untuk mempertahankan kekuasaan, memperkaya diri atau membangun daerahnya masing-masing.
“Coba lihat kondisi suku Kamoro di Pomako, mereka masih hidup di rumah-rumah kumuh. Coba lihat suku Amungme, mereka masih hidup serba kekurangan, terpaksa mama-mama jual sayur sayuran di pasar. Nurani kita dimana?. Lalu uang mereka kalian pakai untuk bangun daerah sendiri, perkaya diri sendiri, untuk Pilkada di daerah kalian,” tukasnya.
# Sekolah Belum Libur, Apa Urgen Kepsek SMP se Mimika Berlibur ke Toraja Utara?
Selain mengkritisi penyalahgunaan APBD, Leonardus juga menyoroti
rencana liburan para Kepsek SMP untuk berwisata di ‘negeri diatas awan’ sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Jenny O Usmany.
Dewan menilai rencana tersebut harus dihentikan. Meskipun mereka berdalil menggunakan dana sendiri, namun mengingat Mimika masih sekolah online, tidak dibenarkan jika para guru tersebut sudah berlibur.
“Ingat, belum jadwal libur. Cuti bersama itu dilakukan sebelum dan setelah natal. Kalau sekarang mereka sudah pergi berlibur, itu aturan darimana?” tegas Leonardus.
Dia mengemukakan, orang tua murid saat ini dibebani tugas menjadi guru, membayar uang sekolah, membayar biaya internet anak dan mengerjakan PR.
“Lalu dalam keadaan seperti ini apakah guru berlibur? Berarti selama mereka berlibur guru-guru lain juga libur? Kalau guru libur lalu anak didik? Ini aturan darimana?” tandasnya.
Leonardus meminta Kepala Dinas Pendidikan Jenny Usmany memberikan sanksi kepada para Kepsek yang meninggalkan tempat tugas saat jam sekolah.
Leonardus menilai kegiatan itu hanya membungkus agenda lain yang bisa jadi sebelumnya sudah tersusun rapi.
“Karena disana lagi Pilkada, tujuan mereka ke sana apa?. Tolong polisi cek apakah benar mereka pakai uang pribadi atau APBD, karena sebelumnya info yang keluar mereka studi banding, itu alasan saja,” tekannya.(tim)
