Timika, fajarpapua.com – Sejumlah pejabat pemerintah pusat dalam beberapa hari ini ramai berkunjung ke Timika. Ada yang dalam rangka kunjungan kerja, ada
Tag: pejabat
KASN Benarkan 11 Jabatan Eselon Dua Pemda Mimika kosong, Ralat Seputar Surat Rekomendasip
Timika, fajarpapua.com – Komisioner ASN, Prof.Dr.Drs. Agustinus Fatem menyatakan, pihaknya hanya menerima satu surat dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang berisi dua
Putra-putri Pejuang Pepera Minta Para Pejabat Pertanggungjawabkan Penggunaan Dana Otsus
Timika, fajarpapua com – Para putra-putri dan anak cucu Pejuang Pepera meminta pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua selama diberlakukan hampir
Oknum Pejabat Pemda Mimika dan Kontraktor Jangan Kuras APBD Demi Sukseskan Pilkada di Daerah Lain
Timika, fajarpapua.com – APBD Mimika yang bernilai Rp 4 triliunan belum sepenuhnya jatuh ke tangan masyarakat Kabupaten Mimika. Fakta yang tidak kalah
Tidak Tanggap Soal Seleksi Sekda dan Rolling Pejabat, DPRD Mimika Dinilai Mirip “Singa Ompong”
Timika, fajarpapua.com – Lembaga DPRD Mimika dituding gagal memperjuangkan suara rakyat. Hal itu menjadi penyebab mengapa Mimika selalu dilanda kegaduhan. Yang paling
Pemerintahan Kacau, BKD Mimika Dinilai “Bermain Api” di Rolling ASN
Timika,fajarpapua.com – Buntut adanya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang meminta Bupati Mimika membatalkan Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat lingkup
Waktu Aduan ke Bapek Tersisa 2 Hari Lagi, Surat Pemecatan Pejabat Mimika Beredar di Media Sosial
Kaimana, fajarpapua.com – Batas waktu banding 14 hari Nicholas Kuahaty ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) terhitung sejak surat pemberhentian dengan tidak hormat
Sebanyak 11 Oknum ASN di Lingkup Pemda Mimika Tersandung Kasus
Timika, fajapapua.comTerhitung 11 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Mimika terjerat kasus hukum. Beberapa hari lalu Kejaksaan Negeri Timika mengeksekusi
Kelola Dana Miliaran, Banyak Pejabat Fungsional Pemda Mimika Bekerja Tanpa Legalitas Hukum
Timika, fajarpapua.comSebagian besar pejabat fungsional setingkat kepala sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemda Mimika yang bekerja tanpa legalitas hukum yakni Surat Keputusan (SK)