Timika, fajarpapua.com – Lembaga DPRD Mimika dituding gagal memperjuangkan suara rakyat. Hal itu menjadi penyebab mengapa Mimika selalu dilanda kegaduhan. Yang paling menyedihkan, ditengah polemik timsel Sekda definitif dan rolling pejabat yang ditahan KASN, DPRD malah diam.
Namun tudingan itu dibantah Ketua DPRD Mimika, Robby Omaleng. Ia menyatakan kegaduhan yang bersifat administratif masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa ditanggapi secara kelembagaan dewan.
Penilaian tentang gagalnya keterwakilan DPRD Mimika sebagai penyambung lidah rakyat disampaikan pengacara muda, Yosep Temorubun SH.
Dalam rilis yang diterima Fajar Papua Sabtu (7/11), Yosep mengatakan, dewan dianggap telah gagal melaksanakan amanat penderitaan rakyat sehubungan dengan berbagai polemik yang terjadi di Kabupaten Mimika akhir-akhir ini.
“Saya melihat polemik yang terjadi di Kabupaten Mimika ini akibat dari DPRD sebagai penyambung lidah rakyat tidak melaksanakan fungsi dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sebagai wakil rakyat sudah tentu DPRD Mimika mengambil langkah-langkah preventif untuk memanggil pihak eksekutif. Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan secara semaksimal sehingga banyak polemik kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Mimika ini tidak berujung,” katanya.
Ia mengemukakan, jika melihat berbagai problem dinamika yang terjadi menunjukkan lembaga tersebut telah gagal melaksanakan fungsi pengawasan.
“Perlu dicatat bahwa DPRD bukan lembaga plat merah supaya tinggal diam saja tetapi DPRD adalah lembaga legislatif yang merupakan representasi dari suara rakyat, dia sebagai penyeimbang dan sekaligus mengawasi eksekutif dalam hal ini pemerintahan dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika. Saya melihat bahwa DPRD Mimika ibarat singa ompong tidak punya taring. Kenapa saya katakan demikian karena berbagai polemik yang terjadi saat ini mulai dari rolling pejabat, polemik Sekda, dan yang terakhir adalah internal ASN yang ada di lingkup DPRD Mimika, jika dilihat dengan kacamata hukum seharusnya DPRD telah gagal melaksanakan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Dalam pandangan Yosep, publik menilai DPRD Mimika membiarkan kegaduhan yang terjadi dan mencuci tangan tidak mau terlibat secara langsung untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.
“Seharusnya DPRD Mimika memanggil pihak eksekutif melalui RDP untuk mengakhiri polemik yang terjadi. Tapi faktanya DPRD tidak peka dan acuh tak acuh,” tegasnya.
Selain itu dirinya melihat hanya ada satu atau dua orang DPRD Mimika yang berani bersuara, selain itu semua diam membisu.
“Yang seharusnya semua anggota DPR ikut menyuarakan polemik yang terjadi karena yang dilihat publik DPRD Mimika bukan membawa bendera partai politik tetapi sebagai penyambung lidah rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat. Jika hal ini dilaksanakan maka publik patut memberikan ancungan jempol. Tapi buktinya gagal total,” tandasnya.
Lanjut Yosep, setelah dirinya melihat dan membaca Kunker Komisi A ke Badan Kepegawaian Daerah, hal itu mubazir.
“Seharusnya sejak awal dengan melihat polemik yang terjadi Komisi A sudah melakukan langkah-langkah dengan memanggil Dinas maupun Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan rapat dengar pendapat. Tapi faktanya malah membiarkan kegaduhan ini terjadi. Sebagai wakil rakyat ketika melihat kegaduhan seperti ini harus peka dan mengambil sikap tapi sangat disayangkan wakil rakyat malah diam seribu bahasa. Saya mau tagih janji-janji politik pada saat Pileg di atas panggung yang selama ini hanya tinggal janji bagaikan pepesan kosong,” umbarnya.
