Timika, fajarpapua.com – Meskipun mendapat dukungan penuh terkait keberadaan Pansus Sentra Pendidikan, namun langkah DPRD Mimika membentuk Pansus Air Bersih malah mendapat kritikan pedas masyarakat.
Pasalnya sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting atau penganggaran, DPRD Mimika semestinya paham mengapa proyek air bersih Kota Timika belum juga tuntas. Salah satu kendala utama adalah dari total dana Rp 511 miliar yang dibutuhkan, dewan baru menyetujui Rp 111 miliar atau sekitar 20 persen.
“Kenapa dalam pembahasan anggaran tidak mendukung air bersih ? Mestinya DPRD koreksi diri kenapa air bersih ini tidak mengalir, yah anggaran sangat terbatas,” ungkap Aktivis Anti Korupsi Papua, Johan Rumkorem saat menghubungi fajarpapua.com, Kamis (4/8).
Menurutnya, yang menjadi ironis, DPRD Mimika malah menganggarkan dana pokok pikiran (Pokir) yang cukup fantastis hingga Rp 7 miliar perorang. Dengan demikian total dana Pokir untuk 30 anggota dewan Rp 210 miliar
“Artinya kalau dana sebesar itu dialokasikan untuk air bersih pasti warga Timika sudah nikmati fasilitas air bersih. Yang terjadi malah sebaliknya, dana pokir lebih besar dari dana air bersih yang sudah direncanakan sejak tahun 2012 silam,” paparnya.
Karenanya, Johan meminta DPRD Mimika tidak menggunakan kewenangan seperti RDP, Pansus maupun sejenisnya untuk kepentingan terselubung.
“Bekerja yang rasional dan profesional, kalau pansus Sentra Pendidikan kami sangat dukung karena itu mandek di proses hukum. Tapi khusus Pansus air bersih kami rasa lucu karena mandeknya justru di DPRD Mimika sendiri,” tegasnya.
Terkait hal itu, Johan meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dana Pokir yang jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan hukum.
“Bentuk juga Pansus dana Pokir biar warga percaya dan bisa memperhitungkan kembali dewan yang sekarang untuk maju 2024. Tapi kalau tidak berani jangan-jangan dewan lagi mengumpulkan uang untuk biaya politik 2024, warga ragu soal ini,” bebernya.
Johan menilai dana Pokir dewan bisa berujung pidana jika ditelusuri secara jeli oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, ada oknum dewan yang menggunakan bendera kontraktor asli daerah namun proyek dikerjakan sendiri.
“Jangan sampai ini jadi masalah hukum dikemudian hari, sebaiknya dewan pikir baik-baik membuat kebijakan sebelum terjadi blunder. Apalagi ada bukti chat WA dari anggota dewan untuk pimpinan OPD jika tidak mengakomodir Pokir maka mereka akan membuat Pansus air bersih, ini memalukan,” harapnya.
Bahkan Johan mengajak masyarakat menduduki kantor DPRD Mimika jika Pokir dewan tetap dilaksanakan. “Kita duduki sampai aparat penegak hukum turun tangan,” katanya.(red)
