Timika, fajarpapua.com
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob S.Sos,MM yang menjadi tolok ukur keberhasilan pasangan OMTOB hingga sukses memenangkan Pilkada Mimika, ternyata menerima perlakuan yang tidak menyenangkan.
Pada kegiatan rolling pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Pemda Mimika, orang nomor dua di Kabupaten Mimika itu tidak diundang.
"Saya tidak diundang, saya tidak diberitahu sama sekali. Luar biasa, saya tidak dihargai sama sekali," ungkap Wabup JR dengan nada kecewa ketika dikonfirmasi Fajar Papua seputar ketidakhadirannya saat pelantikan pejabat Pemda Mimika, Jumat (17/7) malam.
Ia mengaku heran sebab dalam beberapakali kegiatan pergantian pejabat, dirinya tidak diundang dan tidak diberitahu.
"Saya juga tidak tahu padahal saya ini wakil bupati resmi. Saya jadi wakil itu atas permintaan bupati. Lalu kenapa saya diperlakukan seperti ini, apa salah saya?" ujarnya.
"Saya juga tidak tahu padahal saya ini wakil bupati resmi. Saya jadi wakil itu atas permintaan bupati. Lalu kenapa saya diperlakukan seperti ini, apa salah saya?" ujarnya.
Dia mengaku heran sebab hubungannya dengan Bupati selama ini baik-baik saja.
"Bingung juga, macam saya tidak dihargai," tuturnya.
Menurut dia, terkesan Bupati Eltinus mendapat tekanan luar biasa dari orang lain baik oknum pejabat maupun orang sekitar bupati.
Namun, Wabup JR mensinyalir ada oknum pejabat yang punya ambisi untuk mengatur pemerintahan.
"Kalau memang diperlakukan seperti ini semestinya pak Bupati tidak minta saya sebagai wakil bupati. Saya jadi wakil karena diminta, bukan karena keinginan saya," tuturnya.
Oknum yang mengatur-atur pemerintahan saat pelantikan berangkat ke Jakarta. Diduga yang bersangkutan sengaja untuk menghindari situasi.
Wabup JR mengaku ingin reformasi birokrasi benar-benar dilaksanakan selama pemerintahan omtob. Pejabat yang menduduki jabatan harus memenuhi kapasitas dan kapabilitas. Sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan harus melalui lelang jabatan dan assesment.
"Proses ini sama sekali tidak jalan, bagaimana reformasi mau jalan?. Terkesan pelantikan ini diatur oleh orang diluar pemerintahan, atau oleh orang pemerintahan yang tidak tahu aturan, atau tahu aturan tapi sengaja tidak tahu aturan," ungkapnya.
Karenanya JR menegaskan pelantikan Jumat sore harus dibatalkan. Sebab lelang jabatan sementara berlangsung, semua pejanat sudah mendaftar. Panitia seleksi belum dibubarkan. Semestinya panitia seleksi dibubarkan dulu.
"Ini kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok," ungkapnya.
Mantan birokrat sejati yang 35 tahun sebagai PNS itu meminta pejabat yang dilantik agar tahu kemampuan, kapabilitas, dan pangkatnya.(tim)