- Sanksi pemecatan menanti ASN yang terbukti terlibat politik praktis di Pilkada.
Timika, fajarPapua.com – Rencana kunjungan ratusan kepala sekolah dari Kabupaten Mimika, Papua, ke Toraja Utara, Sulawesi Selatan, disoroti. Pasalnya, kegiatan tersebut diduga ditunggangi kepentingan politik.
Berdasarkan informasi yang diterima, kegiatan studi banding para kepsek SMP se-Mimika di Toraja Utara akan dilakukan selama 7 hari, mulai 30 November hingga 6 Desember 2020.
Menanggapi hal tersebut, Tokoh Muda Toraja Utara Nobertus Rimba kepada Fajar Papua berpesan agar jangan sampai kunjungan para kepala sekolah tersebut merusak pesta demokrasi alias Pilkada Toraja Utara pada 9 Desember 2020.
“Isu itu sangat kencang diperbincangkan karena diduga ada oknum istri pejabat Mimika yang mengarahkan untuk mendukung paslon tertentu,” ungkap Nober saat menghubungi Fajar Papua Senin (30/11).
Nober secara tegas mengingatkan para kepala sekolah (kepsek) yang akan berkunjung ke Toraja Utara agar tidak terlibat politik praktis. Mengingat jika hal itu dilakukan, pihaknya tidak akan tinggal diam karena tindakan itu dinilai sebagai upaya untuk mencampuri urusan daerah lain.
“Ingat jabatan bukan segalanya, dan itu ada masanya akan habis. Jangan sampai piring nasi para kepala sekolah dari Mimika pecah di Toraja Utara,” pesannya.
Nober menambahkan bahwa aturan netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020 sudah jelas, dan jika terbukti ada yang melanggar maka sanksi hingga pemecatan akan menanti.
“Jadi hati-hati saja karena begitu masuk Toraja otomatis sudah dikepung juga. Ada banyak yang akan mengawasi pergerakannya, tim militan dari masing-masing paslon dan aparat terkait,” imbuhnya.