Timika, fajarpapua.com - Dana Desa (DD) yang dianggarkan dan didistribusikan oleh Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal RI di tahun 2020 difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan kampung (desa).
Seperti yang dilakukan aparat kampung Mamaput, Distrik Bina, Kabupaten Puncak tahun 2020 lalu lebih prioritas pada bantuan langsung tunai (BLT) kepada 140 kepala keluarga (KK).
Kepala Kampung Mamaput, Distrik Bina, Kabupaten Puncak Papua, Tapinus Murib ketika mendatangi redaksi Fajar Papua Jumat (1/1/2021) mengatakan penyerahan BLT dilakukan Bupati Puncak Willem Wandik, dan para anggota Forkompinda di Kampung Mamaput beberapa waktu lalu.
"Dana yang cukup besar itu sudah bupati serahkan ke aparat kampung, lalu aparat kampung bagikan ke masyarakat sebanyak 140 KK. Kami hitung KK bukan jumlah jiwa, karena pembagiannya akan lebih mudah,” kata Tapinus.
Dikatakan, tahun 2020 sebetulnya sudah ada program yang diusulkan masyarakat, sehingga dana turun tinggal aparat kampung dan pendamping realisasikan sesuai rencana pekerjaan.
Namun, pada 2020 ada Covid 19 yang mewabah maka dalam petunjuk pelaksana (juklak) dari Kementrian Desa bahwa dana desa tidak membiayai program pembangunan desa, tapi fokus untuk tangani Covid 19 berupa bantuan kepada masyarakat.
Untuk Kampung Mamaput, kata Tapinus, ketika bupati turun serahkan dana dalam arahannya bahwa dana tersebut untuk penanganan Covid, berupa bantuan BLT kepada masyarakat.
Setiap KK menerima Rp 1.800.000. Saat pembagian KK yang terima sebanyak 140 KK dan sudah terbagi habis. Bahkan laporan sudah dibuat aparat kampung dan pendamping desa yang dilengkapi dengan dokumentasi penyerahan dan kuitansi penerimaan uang oleh masyarakat.
“Dana Desa sudah bergulir beberapa tahun di kampung dan aparat kampung sudah belajar menangani administrasi pengelolaan dana ini. Laporan sudah dibuat aparat kampung dan pendamping kemudian diserahkan ke Kabupaten Puncak sebagai pertanggungjawaban,” jelas Tapinus.
Untuk Kabupaten Puncak, kata dia, pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 2 kali yakni pada Juni dan Desember. Tiap tahun Kampung Mamaput biasanya menerima Rp 800.000.000.
Realisasi peruntukan pencarian Juni lalu sama sesuai Juklak dari pusat, sehingga program di kampung belum bisa jalan
"Mudah-mudahan tahun 2021 sudah bisa jalan. Jika program sudah bisa jalan maka sesuai musyawarah bersama masyarakat mau bangun Puskesmas Pembantu (Pustu), supaya petugas yang bekerja di kampung tidak lagi pelayanan di honai-honai. Pelayanan di honai biasanya peralatan medis, obat-obatan cepat rusak. Jika pemerintah pusat sudah izinkan program jalan, maka program yang diusulkan warga tinggal dilanjutkan dan dikerjakan. Prioritas hanya pustu karena mendesak untuk kebutuhan kesehatan masyarakat," katanya.
Ketika ditanya soal dana pendampingan dari kabupaten, dia menjelaskan biasanya ada ADD dari kabupaten, tapi beberapa tahun ini kabupaten tidak menganggarkan ADD untuk kampung-kampung.
Dengan dana desa, pihaknya prioritas untuk program-program pembangunan yang sudah dimusyawarahkan bersama warga.
Soal pertanggungjawaban, aparat kampung bersama pendamping, kemudian dibawa ke distrik lalu ke kabupaten dan kabupaten teruskan ke provinsi dan pusat.
"Program harus datang dari bawah, dimana program disusun bersama warga, kemudian diserahkan ke aparat kampung untuk dikerjakan," ungkapnya.
Terkait bantuan bahan makanan (bama) bagi warga, dia menjelaskan, di kampung tidak ada kios sehingga dana yang dibagi ke warga satu paket antara BLT dan bantuan bama dengan nilai Rp 1.800.000.
Soal BUMDes, terang dia sampai saat ini pihaknya belum membentuk BUMDes karena ada beberapa kendala. Salah satunya jadwal terbang pesawat ke kampung Mamaput masih tidak menentu.
"Memang ada subsidi dari Pusat dimana satu minggu satu kali penerbangan. Sementara Pemkab Puncak sendiri belum ada anggaran untuk subsidi penerbangan ke Kampung Mamaput. Salah satu anggota DPRD dari kampung sedang mengusahakan subsidi penerbangan tambahan dari Pemkab Puncak ke kampung Mamaput, sehingga hasil bumi warga bisa dikirim dan dijual ke Timika. Selain itu aparat kampung bisa buka kios untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari warga diatas," ujarnya.
"Untuk BUMDes kami tetap buka dengan melihat peluang-peluang yang ada di kampung baik itu berupa kios kampung, atau koperasi untuk menampung dan menjual hasi kebun warga ke Timika,” tambah Tapinus. (tim)